Kebijakan Pemerintah Soal Pelaksanaan PPPK Untuk Honorer Non ASN

 Kebijakan Pemerintah Soal Pelaksanaan PPPK Untuk Honorer Non ASN 

Badan Kepegawaian Negara menegaskan sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah soal PPPK 2022. Ilustrasi Foto : Ricardo 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta honorer menunggu proses pendataan tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) selesai.

Kebijakan akan dikeluarkan apabila pendataan honorer sudah selesai.

"Belum ada kebijakan pemerintah soal pelaksanaan PPPK 2022. Belum dibahas juga di Panselnas dan masih sebatas pada pendataan," kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen , Jumat (5/8).

Dia menegaskan pentingnya pendataan honorer itu karena dari situ akan diambil kebijakan apa yang tepat dalam penyelesaian tenaga non-ASN. Tanpa data yang valid, kebijakannya akan menimbulkan masalah baru.

Menurut Suharmen, kebijakan pemerintah nanti akan menyentuh semua tenaga non-ASN, baik honorer K2, non-K2, pegawai tidak tetap (PTT), guru tidak tetap (GTT), pegawai non-PNS, serta istilah lainnya.

"Dari pendataan honorer akan dilihat peta tenaga non-ASN. Kemudian, dengan database tersebut, pemerintah menentukan kebijakan yang tepat seperti apa," terangnya.Mengenai pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari guru lulus passing grade (PG), Deputi Suharmen menyatakan belum ada pembahasan lanjutan.

Namun, dalam pendataan honorer juga menyasar guru lulus PG, karena statusnya tenaga non-ASN.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani menegaskan penempatan guru lulus PG belum dimulai. Para guru lulus PG diminta menunggu informasi resmi dari pemerintah.

"Belum ada penempatan guru lulus PG. Ditunggu saja, nanti pemerintah pasti mengumumkan secara resmi," tegasnya.

Dia mengimbau guru honorer tidak mudah terhasut dengan informasi yang sumbernya tidak jelas. (esy/jpnn)

No comments:

Post a Comment