Sudah 557 Peserta CPNS di Nagan Raya Lulus Passing Grade, Tes SKD Berakhir Rabu Besok

Jumlah peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di Nagan Raya yang sudah dinyatakan lulus passing grade (ambang batas), sebanyak 557 orang.

Sudah 557 Peserta CPNS di Nagan Raya Lulus Passing Grade, Tes SKD Berakhir Rabu Besok

Dok BKPSDM Nagan RayaPeserta tes SKD CPNS mengikuti ujian di Aula Kantor Bupati Nagan Raya, 8 Oktober 2021.  
Jumlah peserta tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS di Nagan Raya yang sudah dinyatakan lulus passing grade (ambang batas), sebanyak 557 orang. 

Sementara pelaksanaan SKD dijadwalkan akan berakhir pada Rabu (13/10/2021) besok.

Data yang diperoleh  Selasa (12/10/2021), dari BKPSDM Nagan Raya menyebutkan, jumlah yang lewat passing grade sebanyak 557 orang.

Namun demikian, angka tersebut merupakan rekap data terakhir pada Senin sore. 

"Jumlah kelulusan untuk Selasa masih direkap," kata Kepala BKPSDM Nagan Raya, Bambang Surya Bakti.

Didampingi Kabid Perencanaan Pengembangan SDM dan Diklat, Adi Misko SKom, Bambang menjelaskan, jumlah peserta tes seluruhnya sebanyak 3.152 orang, yang pelaksanaan SKD dari 4-13 Oktober 2021. 

Tes berlangsung di Aula Kantor Bupati Nagan Raya dengan panitia dari BKN Perwakilan Aceh kerja sama dengan BKPSDM Nagan Raya.

Bambang menerangkan, peserta yang lulus SKD kemudian akan berlanjut ke tes SKB (Seleksi Kompetensi Bidang).

Untuk diketahui, Pemkab Nagan Raya pada tahun 2021, menerima CPNS sebanyak 228 orang.

Rinciannya terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 215 orang dan tenaga administrasi sebanyak 13 orang.

209 pelamar CPNS tidak ikut SKD

Sementara itu, BKPSDM Nagan Raya juga menjelaskan, jumlah peserta CPNS yang sudah mengikuti tes SKD sebanyak 3.060 orang, hingga hari kesembilan. 

"Jumlah yang tidak mengikuti tes sebanyak 209 orang," beber Bambang Surya Bakti.

Diterangkannya, tes SKD masih akan berlangsung satu hari lagi pada Rabu (13/10/2021) besok. Untuk tes hari terakhir, ada dua sesi lagi. 

"Hingga kini, pelaksanaan tes SKD berjalan lancar," ungkap Adi Misko.

Diakuinya, ruang tes SKD sebanyak 4 unit. Dengan rincian, 2 ruang di lantai III, satu ruang di lantai I untuk wanita hamil, dan satu lagi ruang khusus peserta gejala Covid-19. 

Untuk ruang peserta gejala Covid-19, sebutnya, disiapkan sebanyak 15 unit komputer yang hari pertama tes hingga kini masih kosong peserta.(*)Aceh Tribun

»»

Ketentuan Nilai SKD CPNS 2021 untuk Lolos Passing Grade

Puluhan Peserta Tak Hadir saat Ujian CPNS di Trenggalek
Foto: Adhar Muttaqin/Ketentuan Nilai SKD CPNS 2021 untuk Lolos Passing Grade
Dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), peserta CPNS harus memenuhi bobot passing grade agar dapat dinyatakan lolos. Untuk itu, penting mengetahui nilai SKD CPNS dan cara hitungnya.

SKD CPNS terdiri dari 110 soal dari materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP). Nantinya, semua peserta diberi waktu selama 100 menit untuk menyelesaikannya.

Nilai SKD CPNS 2021

Agar bisa dinyatakan lolos SKD CPNS 2021, peserta harus memenuhi atau melewati bobot passing grade yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), seperti di bawah ini

  • Tes Wawasan Kebangsaan (TWK): 65
  • Tes Intelegensia Umum (TIU): 80
  • Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 166

Namun, nilai SKD CPNS di atas tak berlaku untuk peserta yang mendaftar pada kategori kebutuhan khusus, putra/putri lulusan terbaik berpredikat (cumlaude) dan diaspora. Mereka diharuskan memiliki nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan TIU paling rendah 85.

Kemudian, untuk penyandang disabilitas diharuskan memiliki nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan TIU paling rendah 60. Lalu, kategori putra/putri Papua dan Papua Barat harus memiliki nilai kumulatif paling rendah 286 dan TIU paling rendah 60.

elain itu, peserta yang melamar jabatan tertentu, seperti Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Pendidik Klinis harus memiliki nilai SKD CPNS paling rendah 311 dan TIU paling rendah 80. Selanjutnya, jabatan ABK, Rescuer, dan Pengamat Gunung Api juga diharuskan nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan nilai TIU 70.

Semoga berhasil lolos nilai SKD CPNS y

(pay/pal)detik

»»

Oknum Guru di Blora Diduga Manipulasi Data agar Lolos PPPK, Pelaku Anak Pengawas Sekolah

Ilustrasi guru sedang memerhatikan perbedaan seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. 
     DOK. PEXELSIlustrasi guru sedang memerhatikan perbedaan seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2021. - Hasil seleksi kompetensi tahap I Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru telah diumumkan oleh pemerintah.

Dari hasil pengumuman tersebut, ada dugaan manipulasi data yang terjadi di Kabupaten Blora.

Ketua Persatuan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/ PTT) non K-2 (Progata) Blora, Aries Eko Siswanto mengatakan dugaan manipulasi data tersebut terjadi di dua sekolah di Kecamatan Jepon.

Sejumlah guru yang merasa dirugikan akibat adanya manipulasi data tersebut kemudian melaporkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.

"Pengaduan ada dari Jepon karena ada GTT yang membuat data yang tidak benar. Pengabdiannya kemarin tahun 2020 akhir, tapi dibuatkan nota tugas itu Februari 2019. Padahal untuk masuk dapodik (Data Pokok Peserta Didik) maksimal 12 Maret 2019," kata Aries , Selasa (12/10/2021).

Menurutnya, oknum guru yang memanipulasi data tersebut dibuatkan nota tugas oleh kepala sekolah dan pihak koordinator wilayah.

"Padahal GTT baru tersebut tidak tiap hari masuk kerja. Itu yang disesali sama GTT lama," ujar dia.

Aries menjelaskan, oknum guru yang diduga melakukan manipulasi data ternyata anak dari seorang pengawas sekolah.

"Kami juga menyayangkan yang kasusnya Jepon itu ternyata yang masuk itu anaknya dari pengawas di sana, padahal sudah tahu aturan untuk bisa masuk dapodik, tapi kok malah dimanfaatkan seperti ini," ucap dia.

Sementara salah satu oknum guru yang lain, kata Aries, malah mengundurkan diri menjadi guru usai mengikuti ujian PPPK tahap pertama dan dinyatakan lolos.

"Untuk SD di Turirejo bahkan sudah mengundurkan diri di sekolah. Jadi setelah tes PPPK, September akhir karena merasa bersalah, akhirnya membuat surat mengundurkan diri di sekolah, dan sudah dikeluarkan dari dapodik. Tapi untuk proses PPPK kan masih berjalan, dan hasil PPPK dia lulus," terang Aries.

Adanya manipulasi data tersebut, sangat merugikan para guru yang memang berkeinginan untuk lolos sebagai PPPK.

"Mereka merasa kecewa, persaingannya berat karena masih banyak teman-teman yang bersertifikat pendidik, afirmasinya auto lulus di kompetensi teknis," jelas dia.

"Semula sudah bisa bernapas lega karena punya imunitas di induknya masing-masing, karena ada GTT yang seperti ini, akhirnya hilang kesempatan," tambah Aries.

Tanggapan bupati

Sementara itu, Bupati Blora, Arief Rohman mengakui adanya sejumlah guru yang mengadukan dugaan manipulasi data tersebut.

"Kita buka ruang untuk sanggah atau klarifikasi, kalau ditemukan ada pemalsuan itu ya akan kita evaluasi, jadi untuk yang menemukan bukti fakta di lapangan adanya manipulasi termasuk ijazah termasuk apa yang terkait PPPK kita ada massa sanggah, dan ada beberapa yang datang ke posko untuk melaporkan tentang hal ini," kata Arief Rohman.

Arief memastikan apabila memang ditemukan adanya manipulasi data tersebut yang dilakukan oleh oknum pendidikan, maka pihaknya siap untuk melakukan penindakan.

"Kalau memang ditemukan ya kita tindak. bukti fakta silakan diajukan ke posko nanti kita rekonsiliasi dari temuan itu, kalau memang ada oknum-oknum yang ikut bermain ya akan kita tindak. Ini menjadi bahan kita untuk melakukan evaluasi," terang dia.kompas

»»

Guru yang Lolos Passing Grade di Banyumas Berharap Tak Ikuti Tes PPPK Tahap II

Audiensi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Wiyata Baksi (FGTKWB) di gedung DPRD Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (12/10/2021). KOMPAS.COM/FADLAN MUKHTAR ZAINAudiensi Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Wiyata Baksi (FGTKWB) di gedung DPRD Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (12/10/2021). Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Wiyata Baksi (FGTKWB) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, meminta pemerintah memberi kelonggaran pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua FGTKWB Hilal Irawan mengatakan, terdapat guru wiyata bakti yang lolos nilai ambang batas atau passing grade PPPK tahap I, namun tidak mendapatkan formasi.

"Ada teman kami yang sudah lolos passing grade, tapi tidak ada formasi, sehingga kami berupaya agar tidak perlu ada tes lagi pada tahap berikutnya," kata Hilal saat menggelar audiensi bersama anggota DPRD dan dinas terkait di gedung DPRD Banyumas, Selasa (12/10/2021).

Untuk mengakomodir guru yang telah lolos passing grade, Hilal mengusulkan agar pemerintah menambah formasi.

Harapannya agar guru yang telah lolos passing grade tersebut dapat langsung ditempatkan di sekolah lain.

Dalam audiensi tersebut, Hilal juga meminta DPRD dan Pemkab Banyumas untuk bersurat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Presiden agar usulan FGTKWB dapat dipertimbangkan.

Hilal mengatakan, saat ini ada sekitar 3.000 guru wiyata bakti, baik di tingkat SD maupun SMP. Di antara mereka telah mengabdi selama belasan tahun, bahkan ada yang sampai 21 tahun.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Banyumas Irawati yang hadir dalam audiensi itu mengatakan, lolos tidaknya guru yang mengikuti PPPK merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Kami tidak bisa menjawab, ini menjadi kewenagan penuh Kemendikbud dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)," kata Irawati.

Sementara terkait dengan penambahan formasi, kata Irawati, hal itu terkait dengan kemampuan anggaran pemkab.

Pasalnya aturan di Pemkab Banyumas, guru wiyata bakti yang menjadi ASN dan belum memiliki sertifikat pendidikan, maka pemkab harus memberikan tunjangan profesi guru.

Seperti diketahui, tahun ini Pemkab Banyumas membuka 1.000 formasi guru dan 126 guru agama untuk PPPK.kompas

»»

Seleksi Guru PPPK Tahap II Segera Dibuka, Pendaftaran Akun di Portal SSCASN

Seleksi Guru PPPK Tahap II Segera Dibuka, Pendaftaran Akun di Portal SSCASN
Ribuan guru honorer mengikuti seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1. Foto/Dok/SINDOnews
 Pendaftaran seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ) tahap II akan dibuka kembali dengan proses pendaftaran akun di portal SSCASN.

Melalui Pengumuman No 5663/B/GT.01.00/2021 tentang Penyesuaian Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Guru ASN-PPPK Tahun 2021, pada 24-30 Oktober 2021 akan dimulai proses pengumuman dan pemilihan formasi tahap II.

Kemudian pada 4 November akan dihelat pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PPPK guru Tahap II.
Selanjutnya, proses cetak kartu peserta seleksi PPPK guru pada 4-7 November 2021. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi II digelar pada 8-12 November 2021.

Setelah proses tes seleksi digelar secara nasional maka hasil seleksi kompetensi tahap II akan diumumkan pada 18 November 2021.

Sama halnya dengan tahap I, maka calon peserta seleksi harus membuat akun SSCASN terlebih dulu di laman yang disediakan baru kemudian melanjutkan proses pendaftaran.

Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama. “Betul,” katanya mengkonfirmasi pendaftaran seleksi guru PPPK kembali melalui portal SSCASN melalui pesan Whatssapp, Selasa (12/10/2021).
SSCASN atau Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara adalah situs resmi pendaftaran ASN secara nasional sebagai pintu pendaftaran pertama seleksi ASN ke seluruh instansi baik Pusat maupun Daerah.

Laman ini dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai Panitia Seleksi Penerimaan Nasional yang dapat diakses dengan alamat https://sscasn.bkn.go.id.

Melansir portal SSCASN, berikut ini adalah tahapan pendaftaran akun untuk seleksi guru PPPK 2021.

1. Pelamar mengakses portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id

2. Buat akun SSCASN

3. Login ke akun SSCASN yang telah dibuat

4. Lengkapi biodata dan unggah swafoto

Pelamar membuat akun SSCASN menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga atau NIK Kepala keluarga yang tercantum di Kartu Keluarga pelamar. Pastikan data yang dimasukkan sesuai dengan data Dukcapil. Belum dapat dipastikan apakah proses pendaftaran formasi tahap II akan sama dengan tahap I. Namun berikut ini adalah tahapan pendaftaran formasi PPPK guru yang sejak awal sudah tersedia di portal SSCASN.

1. Pilih jenis seleksi PPPK Guru

2. NIK anda akan di cek pada data Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

Bagi anda yang datanya sudah ada Data Kualifikasi Pendidikan dan/atau Sertifikat Pendidik nya pada Dapodik, maka dapat melanjutkan pemilihan Formasi

3. Bagi anda TH K-II, Lulusan PPG dan Guru Swasta, maka anda harus melakukan validasi Kualifikasi Pendidikan pada link yang disediakan pada saat pengecekan Dapodik

4. Anda dapat melanjutkan pemilihan formasi setelah DAPODIK pada sistem INFOGTK menyelesaikan validasi Kualifikasi Pendidikan, dengan login kembali pada SSCASN kurang lebih 3x24 jam dari unggah dokumen validasi pada Sistem INFOGTK.

5. Pemilihan Jabatan yang tersedia berdasarkan Surat Edaran Dirjen GTK terhadap Sertifikat Pendidik dan/atau Kualifikasi Pendidikan yang anda miliki

6. Lengkapi data yang harus diisi

7. Unggah dokumen

8. Cek resume dan akhiri pendaftaran 9. Cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun.  (mpw)
Neneng Zubaidah
»»

Seleksi Kompetensi PPPK Guru Tahap II Dibuka Mulai 24 Oktober 2021

siap-siap-seleksi-kompetensi-pppk-guru-tahap-ii-dibuka-mulai-24-oktober-2021

Jadwal lengkap untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru tahap II dibuka mulai 24 Oktober 2021 (Sumber: Tangkapan Layar Kompas TV)

Seleksi Kompetensi PPPK Guru tahap II bakal dimulai pada 24 Oktober 2021 mendatang.

Pada tahap ini, peserta yang tidak lolos seleksi pada tahap pertama akan diberi kesempatan untuk mengikuti tes ulang.

Hal ini seperti tertuang pada surat nomor 3768/B/GT.01.00/2021 tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Seleksi kompetensi tahap kedua PPPK Guru akan dimulai pada 24 Oktober 2021 dengan kegiatan yang diselenggarakan adalah pengumuman dan pemilihan formasi hingga 30 Oktober 2021.

Kemudian, pelaksanaan tes akan berlangsung pada 8-12 November 2021 dengan pengumuman hasil pada 18 November 2021.

Berikut adalah jadwal lengkap pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Guru tahap II:

- Pengumuman dan Pemilihan Formasi II: 24-30 Oktober 2021

- Pengumuman daftar peserta, waktu, dan tempat seleksi PPPK Guru II: 4 November 2021

- Cetak kartu peserta seleksi PPPK Guru: 4-7 November 2021

- Pelaksanaan Seleksi Kompetensi II: 8-12 November 2021

- Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi II: 18 November 2021

- Masa sanggah II (masa pengajuan): 10-21 November 2021

- Jawab sanggah II (tanggapan sanggah: 21-27 November 2021

- Pengumuman pasca masa sanggah II: 28 November 2021.

Selain itu, terdapat pula alur untuk pengumuman serta pemilihan formasi seleksi tahap II bagi pelamar.

Berikut adalah alur Seleksi Kompetensi PPPK Guru tahap II dikutip dari sscasn.bkn.go.id

Alur Seleksi Kompetensi PPPK Guru tahap II 2021:

1. Pelamar yang tidak lulus pada Seleksi Kompetensi Teknis Kesempatan Pertama bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Kesempatan Kedua.

2. Pelamar yang masuk ujian Seleksi Kompetensi Teknis Kesempatan Kedua dan pelamar yang tidak lulus pada tahap pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian.

3. Pelamar yang masuk ujian Seleksi Kompetensi Teknis Kesempatan Kedua dan pelamar yang tidak lulus pada tahap pertama melaksanakan ujian seleksi tahap kedua.

4. Panitia akan mengumumkan hasil ujian seleksi tahap kedua.

5. Pelamar yang tidak lulus dapat menyanggah terkait hasil ujian seleksi tahap kedua.

6. Panitia akan mengumumkan hasil sanggahan di mana hal tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

7. Pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Setelah mengetahui alur dari Seleksi Kompetensi II PPPK Guru 2021.

Adapun seluruh informasi terkait dapat terus dipantau dalam laman resmi gurupppk.kemdikbud.go.id

Perlu diketahui, hasil seleksi kompetensi PPPK Guru tahap 1 telah diumumkan pada Jumat (8/10/2021).

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan lewat kanal YouTube Kemendikbud RI bahwa jumlah guru honorer yang lulus formasi pada ujian pertama sebanyak 173.329 peserta.

"Sebanyak 173.329 guru honorer akan diangkat menjadi PPPK untuk tahun ini," ucapnya dikutip dari kanal YouTube Kemendikbud RI.

Kuota untuk tahun ini akan sangat mungkin bertambah karena terdapat dua tahap lagi yang dapat diikuti pelamar.

Sehingga apabila tidak lolos pada tahap pertama, dapat mencoba lagi di tahapan kedua serta ketiga yang akan dilaksanakan pada Oktober sampai November 2021.kompas TV

»»

Beda Janji dan Formasi PPPK, Koordinasi Pusat-Daerah Dikritik

Koordinasi antara pusat dan daerah dipandang gagal terkait pengangkatan PPPK lantaran tak sesuai janji awal, yakni 1 juta formasi. 
                     Ilustrasi tuntutan pengangkatan guru honorer. (Foto: Adhi Wicaksono)

Pemerintah pusat dan daerah dipandang gagal berkoordinasi terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lantaran tak sesuai janji awal, yakni 1 juta formasi.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan Guru (P2G) Satriwan Salim menyebut pembukaan formasi guru honorer menjadi PPPK 2021 hanya sebesar 506.252.

Angka itu, katanya, jauh dari janji Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang bakal mengangkat 1 juta guru honorer dari seleksi PPPK.

"Mas Nadiem minta formasi 1 juta, kenapa yang diajukan daerah baru 506 ribu, dan yang terisi baru 170 ribu? Ini berarti ada gagal koordinasi pusat dan daerah," kata Satriwan ketika dihubungi, Senin (11/10).

Ia mengatakan Pemda seharusnya bisa mengajukan formasi lebih banyak agar lebih banyak guru honorer yang menjadi PPPK. Sementara pemerintah pusat harus memastikan formasi tersebut bisa tersedia dan terisi secara berkeadilan.

Pemerintah pusat juga semestinya bisa mendorong Pemda membuka 1 juta formasi jika memang berniat mengangkat sebanyak 1 juta guru honorer sebagai PPPK pada 2021.

Satriawan menyebut Kemendikbudristek, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau Kementerian Dalam Negerimestinya menyampaikan kepada daerah bahwa formasi bisa dibuka lebih banyak tanpa khawatir pendanaan karena baik gaji dan tunjangan guru honorer diberikan oleh pemerintah pusat.

"Pemda ini alasannya enggak punya duit buat gaji dan tunjangan. Padahal gaji dan tunjangan itu dari pusat, ini makanya kegagalan koordinasi di antara pusat dan daerah," cetusnya.

Dia juga memprediksi bakal semakin sedikit guru honorer yang lolos seleksi PPPK tahap 2. Pasalnya, dalam seleksi tahap 2 dan 3, guru honorer baik K2 maupun non-K2 harus berhadapan dengan guru honorer swasta yang notabene sudah memiliki sertifikat pendidik.

Sesuai Keputusan Menpan RB nomor 1169, mereka yang sudah memiliki sertifikat pendidik linier dengan formasi yang dilamar, bakal mendapat jumlah tambahan 100 persen dari nilai maksimal kompetensi teknis. Artinya guru swasta yang punya sertifikat pendidik ini lebih mungkin lolos PPPK guru 2021, menggeser guru honorer di sekolah negeri yang tidak punya sertifikat pendidik.

"Saya menduga tahapan kedua dan ketiga bakal lebih sulit untuk lolos karena saingannya guru di sekolah swasta yang biasanya sudah punya sertifikat pendidik," ucap Satriawan.

Infografis Jumlah Anggaran yang Dikelola Nadiem
Infografis Jumlah Anggaran yang Dikelola Nadiem. (Foto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Pihaknya meminta Nadiem untuk mengkaji kembali pemberian afirmasi kepada guru berdasarkan lama pengabdian bukan usia. Menurut Satriwan, hanya dengan hal itu, pemerintah bisa dinilai adil memberikan nilai bagi peserta PPPK guru.

Dia juga meminta agar guru honorer K2 baik usia 50 tahun atau kurang dari 50 tahun, diprioritaskan menjadi PPPK.

"Harus ada aturan khusus yang mengatur guru honorer K2 menjadi prioritas PPPK, dan nilai afirmasi harus dari lama pengabdian bukan usia," ujar Satriwan.

Sebelumnya Kemendikbudristek mengumumkan sebanyak 173.329 peserta PPPK Guru 2021 lolos seleksi tahap pertama. Peserta yang belum lolos diminta mengikuti seleksi PPPK guru tahap II atau tahap III yang akan dilangsungkan pada tahun ini.

Dalam seleksi pertama ini, Nadiem juga mengatakan bahwa ada banyak guru lolos seleksi namun tak mendapat formasi. Untuk itu, pihaknya berjanji bakal membantu mengoptimalisasi kebijakan agar bisa mengakomodir guru yang tak mendapat formasi.

"Ada beberapa guru, cukup besar angkanya, lolos passing grade tapi belum lolos formasinya, kami akan optimalisasi ini untuk mendapatkan formasi," kata dia.

(mln/arh) CNN indonesia
»»