Modus Kecurangan 225 Peserta SKD CPNS Yang Didiskualifikasi

Cara cek pengumuman hasil SKD CPNS 2021 di laman SSCASN. 

Dok. Kominfotik Jakarta UtaraCara cek pengumuman hasil SKD CPNS 2021 di laman SSCASN. Sebanyak 225 peserta seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil (SKD CPNS) didiskualifikasi karena terbukti melakukan kecurangan.

Penelusuran tindak kecurangan dalam ujian SKD CPNS tahun ini masih terus berlangsung di tengah pelaksanaan rangkaian seleksi CASN yang masih berjalan ke tahapan selanjutnya.

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan, peserta SKD CPNS yang terbukti curang telah diputuskan untuk didiskualifikasi.

Adapun daftar peserta yang diduskualifikasi, lanjut dia, diumumkan melalui laman instansi masing-masing.

"Daftar nama-nama peserta tersebut diumumkan lewat masing-masing instansi melalui pengumuman hasil SKD, peserta curang diberi tanda DIS (diskualifikasi) di kolom pengumumannya," ujar Satya , Kamis (25/11/2021).

Ia mengatakan, BKN bersama Badan Siber Sandi Negara (BSSN) masih terus melakukan audit forensik dan audit trail untuk seluruh titik lokasi (tilok).

Audit dilakukan dengan memeriksa perangkat seleksi, CCTV, dan aktivitas peserta selama mengikuti seleksi.

Pemeriksaan aktivitas peserta dilakukan dari registrasi, klik mulai ujian, hingga selesai ujian dengan teknologi AI di server CAT BKN.

Kecurangan ditemukan di 9 titik lokasi dan modusnya

Satya menjelaskan, kecurangan peserta SKD CPNS ditemukan di sembilan titik lokasi yang berada di wilayah Sulawesi dan Lampung.

"Dari total 2 juta peserta seleksi, 225 peserta di antaranya atau sekitar 0,01 persen terbukti curang, dengan temuan di 9 titik lokasi SKD yang berada di wilayah Sulawesi dan Lampung," papar dia.

Satya mengungkapkan, modus kecurangan yang dilakukan peserta dideteksi melalui forensik digital BKN bersama BSSN dengan menelusuri pola pengerjaan ujian peserta di server CAT BKN.

Dari hasil sementara, ditemukan indikasi kecurangan dengan modus remote access.

Satya menyebutkan, angka temuan memungkinkan untuk bertambah karena proses penyidikan masih terus berjalan di tengah tahapan seleksi yang masih berlangsung.

Menurut dia, jika kembali ditemukan peserta yang terbukti curang walaupun telah dinyatakan lolos dan mendapatkan nomor induk kepegawaian (NIP), yang bersangkutan tetap akan didiskualifikasi.

"Jika pada temuan-temuan berikutnya, peserta yang terbukti curang telah sampai pada tahapan SKB atau mungkin sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan NIP, akan diberlakukan konsekuensi serupa, yakni didiskualifikasi," kata Satya.

Adapun oknum penyelenggara yang terlibat, akan dikenai hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2021, dan oknum yang berstatus non-ASN akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 
  KOMPAS/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Dokumen yang Wajib Dibawa Saat Tes SKB CPNS

»»

HUT PGRI, Komisi X DPR Dorong Rekrutmen Guru Honorer Jadi PPPK Tuntas di 2021

Pelajar memberikan ucapan selamat dengan memeluk gurunya seusai upacara peringatan hari guru nasional dan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di MTsN Model, Banda Aceh, Aceh, Senin (25/11/2019). Peringatan hari guru nasional yang bertepatan dengan HUT ke-74 PGRI menjadi momentum memberikan penghargaan dan ungkapan terima kasih kepada guru yang telah mendidik serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia generasi penerus pembangunan bangsa. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/foc.
Foto ilustrasi peringatan Hari Guru Nasional. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra)

Komisi X DPR RI berbicara mengenai rekrutmen sejuta guru honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dalam rangka Hari Guru Nasional yang jatuh pada hari ini. Komisi X DPR mendorong rekrutmen sejuta guru honorer sebagai PPPK bisa tuntas sebelum 2022.

"Pelaksanaan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK akan terus kami kawal sebagai bagian komitmen kami untuk memajukan, memuliakan, menghormati, dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia," kata Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/11/2021).

Ketua Komisi X DPR RI, Syaful Huda.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaful Huda. (dok. Istimewa)

Huda mengatakan saat ini pengelolaan tenaga kependidikan masih menjadi persoalan krusial dalam manajemen pendidikan di Tanah Air. Sebab, masih ada ketidakseimbangan jumlah guru dengan kebutuhan di lapangan, tidak meratanya distribusi guru, hingga minimnya kesejahteraan guru.

"Padahal guru merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Bagaimana mengharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan mumpuni, jika para guru tidak bisa mendidik secara optimal," katanya.

Huda menuturkan bahwa program sejuta guru honorer menjadi PPPK merupakan langkah terobosan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga kependidikan. Hanya, menurutnya, masih banyak permasalahan dalam pelaksanaannya.

Ia menyebutkan masalah itu mulai dari rendahnya pengajuan formasi dari pemerintah daerah, tingginya passing grade seleksi, rendahnya poin afirmasi, hingga kepastian jadwal seleksi.

"Berbagai permasalahan ini harus segera dituntaskan agar target rekrutmen sejuta guru honorer ini bisa tuntas tidak lebih dari 2022. Jangan sampai pelaksanaan program rekrutmen sejuta guru honorer ini menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari karena tak kunjung tuntas," ujarnya.

Dia menilai program rekrutmen sejuta guru honorer menjadi guru PPPK berpotensi berlarut. Lantas, lanjut dia, diperlukan pengawalan dari stakeholder pendidikan, mulai dari organisasi guru, aktivis pendidikan, hingga para wakil rakyat.

"Program ini harus dikawal sehingga pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, hingga Badan Kepegawaian Negara (BKN), bekerja sungguh-sungguh untuk fokus menyelesaikan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK," katanya.

Politisi PKB itu menyebut persoalan krusial lain yang menghambat program rekrutmen sejuta guru honorer ini adalah masalah anggaran.

"Upaya memastikan 20 persen dana APBN untuk pendidikan untuk fungsi pendidikan ini memang menjadi persoalan tersendiri karena banyak masalah krusial di bidang pendidikan yang tak kunjung tuntas karena persoalan anggaran," pungkas dia.

(zak/zak) detik
»»

Tes SKB di Lhokseumawe Besok Hanya Berlangsung Dua Sesi

Durasi Ujiannya

Sebanyak 1.800 dari 2.512 pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 di Kota Lhokseumawe awlanya dinyatakan lolos seleksi administrasi

Tes SKB di Lhokseumawe Besok Hanya Berlangsung Dua Sesi, Ini Durasi Ujiannya

Kabid Pengadaan dan Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Lhokseumawe, Vera Nandalia SSTP MAP 

Sebanyak 1.800 dari 2.512 pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 di Kota Lhokseumawe awlanya dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Sehingga bagi 1.800 pendaftar tersebut berhak mengikuti tahapan seleksi lanjutan, yakni Seleksi Kompetisi Dasar (SKD).

SKD pun telah berlangsung pada 14-18 September 2021di Auditorium Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Selama lima hari SKD, yang hadir sebanyak 1.527 peserta.

Lalu, pada 30 Oktober 2021 keluar pengumuman, bahwa 177 peserta lulus SKD.

Sehingga bagi peserta wajib mengikuti tes lanjutan yakni Seleksi Kompetisi Bidang (SKB).

Kabid Pengadaan dan Penilaian Kinerja ASN  BKPSDM Lhokseumawe, Vera Nandalia SSTP MAP, Rabu (24/11/2021), menyebutkan, sekarang ini sudah ada jadwal SKB di Kota Lhokseumawe.

SKB akan berlangsing satu hari, yakni pada Kamis (25/11/2021) besok.

Lokasinya tetap sama seperti tes SKD, yakni di Auditorium Politeknik Negeri Lhokseumawe.

"Ujian hanya berlangsung dua sesi. Sesi pertama sebanyak 100 peserta dan sesi kedua sebanyak 77 peserta. Satu sesi, durasi ujiannya selama 100 menit," ujarnya.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi peserta saat datang ke lokasi tes adalah, surat swab dengan hasil negatif covid-19, KTP, nomor ujian, dan surat deklarasi sehat.

Untuk tatacara berpakain saat peserta mengikuti SKD, bagi peserta pria, harus memakai baju kemeja putih polos berlengan panjang dan berkerah. Celana hitam formal, dan sepatu hitam formal.

Untuk peserta wanita, memakai jilbab hitam polos, baju kemaja putih polos berlengan panjang dan berkerah. Lalu, rok warna hitam formal dan sepatu hitam formal.

Diterima 73 Orang

Sebelumnya, Vera  menjelaskan, untuk tes CPNS tahun ini, Kota Lhokseumawe memiliki kuota sebanyak 73 orang. 

Yakni, 66 formasi PNS untuk berbagai tenaga teknis. Serta tujuh formasi PNS tenaga kesehatan, dengan rincian lima dokter umum, satu dokter gigi dan satu untuk sarjana Kesehatan Lingkungan atau D-IV Sanitasi.(*)Aceh Tribun

»»

Penentuan Kelulusan Seleksi CPNS 2021


Peserta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di Surabaya, Selasa (22/9/2020). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya menggelar ujian SKB yang diikuti 1.142 peserta CPNS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. (Juni Kriswanto/AFP)

Ujian SKB CPNS tahap 1 yang dimulai sejak 15 November 2021 masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan pada 27 November 2021 mendatang baru akan dilaksanakan ujian tahap 2.

Setelah semuanya rampung, panitia kemudian akan menilai secara keseluruhan untuk menentukan lulus atau tidaknya seleksi CPNS 2021.

Jika melihat dari surat yang diterbitkan oleh Kepala BKN terkait Jadwal Lanjutan Seleksi Penerimaan CPNS dan PPPK Nonguru Tahun 2021, panitia akan mengolah hasil ujian SKD sekaligus SKB untuk tahap 1 pada 29 November hingga 1 Desember 2021.

Sementara dalam pengolahannya, itu akan dilakukan oleh Ketua Panselnas. “Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Ketua Panselnas,” demikian penjelasannya seperti dikutip dari Peraturan Menteri PANRB No. 27/2021, Rabu (24/11/2021).

Kemudian, lebih lanjut dijelaskan dalam Permen PANRB tersebut bahwa pengolahan hasil integrasi nilai dilakukan dengan dua ketentuan. Adapun ketentuannya adalah 40 persen diambil dari nilai SKD dan 60 persennya lagi diambil dari hasil ujian SKB.

Namun apabila ditemukan peserta yang memiliki nilai sama, ketika sudah dilakukan pengolahan integrasi nilai, maka ada beberapa ketentuan untuk sistem kelulusannya. Penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:

a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi

b. Jika nilai kumulatif SKD tertinggi masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU, dan TWK yang tertinggi

c. Jika dari ketiga nilai yaitu TKP, TIU, TWK yang tertinggi itu pun masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan SMA/sederajat itu berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah, dan

d. Jika nilai IPK atau ijazah ata-rata seperti pada poin c masih sama pula, maka penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar yang tertinggi.

Setelah menentukan kelulusan tersebut, hasil akhir seleksi nantinya akan diumumkan oleh PPK secara terbuka.

Tentu berdasarkan hasil pengolahan integrasi nilai SKD dan SKB seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Panselnas sebelumnya.

Bobot Penilaian SKB

Ujian SKB CPNS Surabaya


Peserta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) di bilik khusus, di Surabaya, Selasa (22/9/2020). Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surabaya menggelar ujian SKB yang diikuti 1.142 peserta CPNS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. (Juni Kriswanto/AFP)

Di samping itu, karena saat ini masih berlangsung ujian SKB, peserta seleksi juga perlu mengetahui berapa bobot penilaian untuk ujian terkait penilaian kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki dari tiap pelamar ini.

Sebelumnya, di dalam pasal 42 dari Permen PANRB No. 27/2021 disebutkan bahwa materi ujian SKB dengan sistem CAT terdapat dua jenis, yaitu untuk Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Selain itu, materi uijan SKB pun dapat berupa:

a. Psikotest

b. tes potensi akademik

c. tes kemampuan bahasa asing

d. tes kesehatan jiwa

e. tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan

f. tes praktek kerja

g. uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi

h. wawancara

i. tes lain sesuai persyaratan Jabatan.

Seiring hal itu, kemudian di bebebapa pasal dijelaskan mengenai bobot nilai untuk ujian SKB bagi instansi pusat dan daerah.

Berdasarkan pasal 44 ayat (3), ujian SKB dengan sistem CAT di instansi pusat memiliki bobot nilai utama paling rendah sebesar 50 persen dari nilai SKB secara keseluruhan.

Selanjutnya ada pula bobot nilai untuk tes wawancara, diberikan paling tinggi hingga 30 persen. Sementara sisanya yaitu 20 persen, itu untuk bobot nilai jika terdapat jenis atau bentuk tes berupa uji penambahan nilai yang diperoleh dari sertifikat kompetensi.

Sedangkan bagi instansi daerah, bobot nilai utama untuk ujian SKB dengan sistem CAT paling rendah adalah 60 persen. Adapun untuk SKB tambahan, memiliki bobot nilai paling tinggi hingga 40 persen.

Reporter: Aprilia Wahyu Melati/liputan6

»»

225 Peserta CPNS Didiskualifikasi, Kegep Curang Pakai Modus Baru

Kejaksaan CPNS 2021: Pengumuman Peserta-Jadwal Pelaksanaan SKB
Ilustrasi/Foto: Agung Pambudhy/detik

Tindak kecurangan kembali terjadi pada seleksi CPNS 2021. Kali ini kecurangan terdeteksi pada ujian seleksi kompetensi dasar alias SKD, ada ratusan orang yang terbukti curang.

Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama BKN, Satya Pratama menjelaskan sampai saat ini terhitung sudah ada 225 peserta SKD yang terbukti curang dan didiskualifikasi.

"Daftar nama-nama peserta tersebut diumumkan lewat masing-masing Instansi melalui pengumuman hasil SKD, peserta curang diberi tanda DIS (diskualifikasi) di kolom pengumumannya," kata Satya dalam keterangannya, Rabu (24/11/2021).

BKN dan BSSN sampai saat ini pun masih bergerak melakukan audit forensik dan audit trail, yakni mengaudit seluruh tempat titik lokasi tes. Mulai dari pemeriksaan perangkat seleksi dan CCTV, termasuk audit terhadap aktivitas peserta selama mengikuti seleksi.

Pemeriksaan peserta dilakukan mulai dari saat melakukan registrasi, klik mulai ujian, sampai dengan selesai ujian dengan teknologi AI di server CAT BKN.

Satya mengungkapkan dari total 2 juta peserta seleksi, 225 peserta di antaranya atau sekitar 0,01% terbukti curang dengan temuan di 9 titik lokasi SKD yang berada di wilayah Sulawesi dan Lampung.

Modus kecurangan yang dilakukan peserta dideteksi melalui forensik digital BKN bersama BSSN, yakni dengan menelusuri pola pengerjaan ujian peserta di server CAT BKN. Dari hasil sementara, ditemukan indikasi kecurangan dengan modus remote access.

Satya menyebutkan angka temuan kemungkinan akan bertambah, seiring dengan proses penyidikan juga masih berjalan di tengah tahapan seleksi yang masih berlangsung.

"Jika pada temuan-temuan berikutnya, peserta yang terbukti curang telah sampai pada tahapan SKB atau mungkin sudah dinyatakan lulus dan mendapatkan NIP, akan diberlakukan konsekuensi serupa, yakni didiskualifikasi," kata Satya.

Selain itu oknum penyelenggara yang terlibat akan dikenakan hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah 49 Tahun 2021 dan pihak oknum yang berstatus non-ASN akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

(hal/eds)detik

»»

444 Peserta Akan Ikuti Seleksi Calon ASN 2021 di Kota Depok

Ilustrasi ujian tertulis 
     ThinkstockIlustrasi ujian tertulis Sebanyak 444 peserta akan mengikuti seleksi pengadaan calon aparatur sipil negara (CASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tahun anggaran 2021.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok Novarita mengatakan, lokasi ujian terbagi menjadi dua titik lokasi (tilok).

Tilok di Kota Depok berlokasi di Gedung Balai Rakyat Depok II, Jalan Merdeka Barat, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya.

“Ujiannya diadakan pada tanggal 27 November 2021 dan terbagi dalam tiga sesi. Dengan total peserta 331 orang,” ujar Novarita dalam keterangan resmi, Rabu (24/11/21).

Sementara tilok di luar Kota Depok diadakan di kantor pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta kantor regional, kantor unit pelaksana teknis (UPT) BKN yang ada di wilayah.

Pelaksanaan ujian dijadwalkan berlangsung pada November-Desember mendatang.

"Peserta yang mengikuti ujian tilok di luar Kota Depok sebanyak 113 peserta," kata Novarita.

Sebelumnya, penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah dibuka pada Juli.

Teknis penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2021 di lingkungan Pemkot Depok diatur dalam Surat Pengumuman Nomor: 810/3494-BKPSDM.

Jumlah alokasi formasi untuk CPNS dan PPPK di lingkungan Pemkot Depok sebanyak 526 formasi.

Rinciannya, CPNS sebanyak 182 formasi, terdiri atas tenaga kesehatan sebanyak 58 formasi serta tenaga teknis 124 formasi.

Sementara itu, kebutuhan PPPK mencapai 344 formasi dengan rincian guru 182 formasi, tenaga kesehatan 147 formasi, dan tenaga teknis 15 formasi.kompas

»»

Tes SKB di Lhokseumawe, Peserta Wajib Bawa Hasil Swab

Besok, Tes SKB di Lhokseumawe, Peserta Wajib Bawa Hasil Swab

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi peserta saat datang ke lokasi tes adalah, surat swab dengan hasil negatif Covid-19, KTP, nomor ujian, dan surat

Kabid Pengadaan dan Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Lhokseumawe, Vera Nandalia SSTP MAP. 
Sedangkan syarat yang harus dipenuhi peserta saat datang ke lokasi tes adalah, 
surat swab dengan hasil negatif Covid-19, KTP, nomor ujian, dan surat deklarasi sehat.

Sebanyak 1.800 dari 2.512 pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2021 di Kota Lhokseumawe awlanya dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Sehingga bagi 1.800 pendaftar tersebut, berhak mengikuti tahapan seleksi lanjutan, yakni Seleksi Kompetisi Dasar (SKD).

SKD pun telah berlangsung pada 14-18 September 2021di Auditorium Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Selama lima hari SKD, yang hadir sebanyak 1.527 peserta.

Lalu, pada 30 Oktober 2021 keluar pengumuman, bahwa 177 peserta lulus SKD.

Sehingga bagi peserta wajib mengikuti tes lanjutan yakni Seleksi Kompetisi Bidang (SKB).

Kabid Pengadaan dan Penilaian Kinerja ASN  BKPSDM Lhokseumawe, Vera Nandalia SSTP MAP, Rabu (24/11/2021), menyebutkan, sekarang ini sudah ada jadwal SKB di Kota Lhokseumawe.

SKB akan berlangsing satu hari, yakni pada Kamis (25/11/2021) besok.

Lokasinya tetap sama seperti tes SKD, yakni di Auditorium Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi peserta saat datang ke lokasi tes adalah, 
surat swab dengan hasil negatif Covid-19, KTP, nomor ujian, dan surat deklarasi sehat.

Untuk tatacara berpakain saat peserta mengikuti SKD, bagi peserta pria, harus memakai baju kemeja putih polos berlengan panjang dan berkerah, celana hitam formal, dan sepatu hitam formal.

Untuk peserta wanita,  memakai jilbab hitam polos, baju kemaja putih polos berlengan panjang dan berkerah.

Lalu, rok warna hitam formal dan sepatu hitam formal.

Diterima 73 orang

Sebelumnya, Vera  menjelaskan, untuk tes CPNS tahun ini, Kota Lhokseumawe memiliki kuota sebanyak 73 orang. 

Yakni, 66 formasi PNS untuk berbagai tenaga teknis.

Serta tujuh formasi PNS tenaga kesehatan, dengan rincian lima dokter umum, satu dokter gigi, dan satu untuk sarjana Kesehatan Lingkungan atau D-IV Sanitasi.(*)Aceh Tribun

»»