Cuma 100 CPPPK Guru Mengisi DRH dari 845 Yang Lulus Tahap 1

 Cuma 100 CPPPK Guru Mengisi DRH dari 845 Yang Lulus Tahap 1

Tangkapan layar di akun SSCASN guru honorer yang gagal isi DRH penetapan NIP PPPK. Foto: Tangkapan layar.
Pengisian daftar riwayat hidup (DRH) di akun SSCASN masih menimbulkan polemik.

Terungkap, banyak calon PPPK guru tahap 1 belum mengisi DRH, yang jadwal pengisiannya ditutup pada 10 Januari 2021.

Ketum DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, ada sebanyak 845 guru honorer yang lulus PPPK guru tahap 1.

Anehnya, kata dia, yang mengisi DRH hanya sekitar 100 guru honorer yang lulus PPPK guru tahap 1. 

"Informasi yang saya peroleh dari pengurus FHNK2I Pemalang, pemberkasan mereka sampai 27 Januari. Makanya ini sangat membingungkan para peserta," kata Sutopo , Kamis (13/1).

Dia menyebutkan bahwa Kabupaten Pemalang mengajukan formasi PPPK guru 2021 sebanyak 1.849. Formasi yang ditetapkan 1.479. 

Yang lulus PPPK guru tahap 1 sebanyak 845. 

Untuk PPPK guru tahap 2, yang lulus 400.< p>"Yang membingungkan, Pemalang berbeda sendiri untuk wilayah Jateng. Malah jadwal pemeriksaan kesehatannya sampai 27 Januari," ujarnya.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat guru honorer khawatir. Sebab, hal itu dikhawatirkan akan memengaruhi penetapan NIP PPPK kabupaten/kota lainnya di Jawa Tengah.

Selain itu, kata dia, keterlambatan mengisi DRH juga dialami guru honorer dari Papua.

Para calon PPPK guru tahap I terlambat mengisi DRH.

Keterlambatan itu karena masalah jaringan.

"Kasihan juga kawan-kawan ini. Kami hanya berharap ada solusi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)," pungkas Sutopo. (esy/jpnn)

»»

Penjelasan BKN Penyebab Penetapan NIP PPPK Guru Tahap 1 Lambat dan Lama

 Penjelasan BKN Penyebab Penetapan NIP PPPK Guru Tahap 1 Lambat dan Lama

Deputi Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen menjelaskan soal penetapan NIP PPPK guru tahap 1. Ilustrasi Foto: Mesya 

Jadwal pengisian daftar riwayat hidup (DRH) di akun SSCASN untuk calon PPPK guru sudah berakhir 10 Januari 2021.

Saat ini para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bertanya-tanya kapan mereka mengantongi NIP PPPK, SK pengangkatan, dan kapan mereka resmi digaji.

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharmen memberikan penjelasan untuk penetapan NIP PPPK guru tahap 1 dihitung sejak Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerima usulan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Begitu usulan diterima, BKN kemudian memprosesnya maksimal 25 hari kerja.

"Kalau semua administrasi termasuk kontrak kerja lengkap prosesnya lebih cepat," kata Deputi Suharmen , Kamis (13/1).

Sebaliknya jika usulan dari PPK bermasalah atau kurang lengkap, maka akan diberikan tanda untuk diperbaiki kembali.

Hal itulah kata Deputi Suharmen yang membuat penetapan NIP PPPK menjadi lama.

Terkait SK, Suharmen mengatakan itu tergantung masing-masing PPK.

Namun, BKN selalu mengimbau agar tidak menunda-nunda menerbitkan SK begitu NIP PPPK sudah ditetapkan.

Mengenai terhitung mulai tanggal (TMT) bekerja, Deputi Suharmen menjelaskan dihitung setelah instansi menetapkan kontrak dan SPMT (Surat Perintah Melaksanakan Tugas). SPMT ini sama seperti CPNS.

"TMT dihitung setelah diterbitkan SPMT oleh PPK. Apabila PPK sudah menggunakan sistem IT, tentu bisa cepat. Sebaliknya bila prosesnya manual, tentu akan lama karena diketik satu per satu," terangnya. 

Dia juga mengingatkan para PPK soal batas waktu usulan penetapan NIP PPPK ke BKN maksimal 31 Januari 2022.

Cepat lambatnya proses penetapan NIP PPPK guru tahap 1 tergantung dari keseriusan calon PPPK dan PPK.

"Prinsipnya lebih cepat lebih baik. Kalau bisa cepat kenapa harus dibuat lama," pungkas Deputi Suharmen. (esy/jpnn)

»»

Program Guru Penggerak Angkatan 6 Dibuka Kuotanya 8 Ribu

Guru Penggerak angkatan pertama
Foto: Doc. kemdikbud.go.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kembali membuka program pendidikan guru penggerak. Program ini merupakan angkatan ke-6 sejak pertama kali diluncurkan tahun 2020 lalu.

Program guru penggerak bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru agar tercipta pembelajaran yang implementatif dengan pendekatan blended learning. Kegiatan ini dilakukan selama 6 bulan dengan pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan individu.

Guru penggerak angkatan ke-6 dibuka untuk guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB di 156 wilayah kabupaten/ kota. Dibutuhkan 8 ribu guru dalam rekrutmen kali ini.

Kriteria Umum

1. Tidak sedang mengikuti kegiatan diklat latsar CPNS, PPG, dan sebagai asesor Pendidikan Guru Penggerak atau Program Sekolah Penggerak.

2. Tidak sedang proses rekrutmen kepala sekolah penggerak, pelatih ahli pada Program Sekolah Penggerak atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen pendidikan guru penggerak.

3. Tidak sedang menjadi instruktur, pelatih lapangan, pengawas lapangan pada Program Organisasi Penggerak (POP)

4. Mendapat izin dari pimpinan/ atasan langsung tempat bekerja.

5. Memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi guru penggerak dan bersedia mengikuti proses pendidikan selama 6 (enam) bulan.

6. Aktif mengajar selama pendidikan berlangsung.

Persyaratan Guru Penggerak

1. Guru PNS maupun Non PNS baik dari sekolah negeri maupun sekolah swasta.

2. Memiliki akun guru di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

3. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D4.

4. Memiliki pengalaman minimal mengajar 5 (lima) tahun.

5. Memiliki masa sisa mengajar tidak kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

Timeline Pendaftaran

1. Registrasi: 10 Januari - 18 Februari 2022

- Pengisian CV

- Pengisian Esai

- Mengunggah dokumen

2. Verifikasi dan validasi data: 21 - 28 Februari 2022

3. Penilaian esai: 1 - 22 Maret 2022

4. Pengumuman tahap 1: 25 - 30 Maret 2022

5. Simulasi mengajar: 4 -22 April 2022

6. Wawancara: 9 Mei - 15 Juni 2022

7. Pengumuman tahap 2: 17 - 21 Juni 2022

8. Persiapan penyelenggaraan UPT: 27 Juni - 29 Juli 2022

9. Pendidikan guru penggerak: 2 Agustus - November 2022

Cara Mendaftar dan Seleksi Melalui Aplikasi

1. Mengakses dan masuk ke simpkb

2. Menuju menu program Guru Penggerak dan melakukan registrasi guru penggerak di laman https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak.

3. Mengikuti tahapan seleksi Calon Guru Penggerak.

4. Melakukan ajuan sebagai Calon Guru Penggerak.

Mekanisme Seleksi Guru Penggerak

1. Ditjen GTK menyiapkan laman dan SIM Aplikasi pendaftaran calon pendidikan guru penggerak.

2. Ditjen GTK menyosialisasikan Program Pendidikan Guru Penggerak kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

3. Ditjen GTK mengumumkan pendaftaran calon peserta pendidikan guru penggerak secara daring melalui laman maupun melalui surat kepada kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota.

4. Calon peserta pendidikan guru penggerak mendaftar secara daring pada laman https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak dengan mengisi pernyataan/pertanyaan dan mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri dari:

- mengisi biodata pada laman

- mengunggah Kartu Tanda Penduduk

- mengunggah Ijazah S1/D4

- mengunggah SK mengajar

- mengunggah surat izin dari pimpinan/ atasan langsung tempat bekerja (sesuai format).

5. Ditjen GTK melakukan dua tahap seleksi untuk calon guru pengerak sebelum mengikuti PGP, yaitu: tahap registrasi, pengisian dan penilaian biodata, dan penilaian esai serta tahap penilaian simulasi mengajar dan wawancara.

6. Ditjen GTK menetapkan dan mengumumkan calon guru penggerak yang memenuhi syarat secara daring dan menyampaikan rekapitulasi kepada dinas pendidikan kabupaten, kota, dan provinsi serta penyelenggara pendidikan guru penggerak (PPPPTK/LPPKSPS).

Demikianlah informasi pendaftaran guru penggerak angkatan ke-6. Semoga berhasil ya,

(atj/kri)detik
»»

Link Kemenkumham Rilis Pengumuman Hasil Akhir CPNS 2021

Para CPNS yang mengikuti tes seleksi kompetensi bidang (SKB) di Balai Serba Guna Kaliwates Kabupaten Jember 
KompasDiskominfo Jember Para CPNS yang mengikuti tes seleksi kompetensi bidang (SKB) di Balai Serba Guna Kaliwates Kabupaten Jember Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah merilis pengumuman hasil masa sanggah atau kelulusan akhir penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2021.

Pengumuman hasil akhir CPNS 2021 Kemenkumham telah dirilis pada laman cpns.kemenkumham.go.id.

Saat dikonfirmasi, Kabag Humas Kemenkumham membenarkan bahwa pengumuman yang dirilis pada laman tersebut merupakan hasil final.

"Iya, final," ujar Erif , Kamis (13/1/2022).

 link download pengumuman hasil akhir CPNS 2021 Kemenkumham:

  • File pengumuman hasil akhir: tautan 1
  • Lampiran I hasil kelulusan akhir integrasi SKD dan SKB lengkap: tautan 1 | tautan 2
  • Lampiran II hasil kelulusan akhir integrasi SKD dan SKB ringkas: tautan 1 | tautan 2
  • Lampiran III surat pengunduran diri: tautan 1
  • Lampiran IV surat pernyataan CPNS: tautan 1
  • Petunjuk teknis wilyah penempatan kualifikasi pendidikan non SLTA: tautan 1

Tahap selanjutnya

Seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir, wajib mengakses akun masing-masing melalui laman https://sscn.bkn.go.id/ dan memilih opsi sebagai berikut:

  • Mengundurkan diri (format surat pernyataan pengunduran diri dapat diunduh pada lampiran III
  • Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan melanjutkan ke tahapan pemberkasan

Bagi peserta yang mengundurkan diri, mengunggah Surat Pernyataan Pengunduran Diri pada akun masing-masing melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dan mengirimkan melalui surel ke seleksi@kemenkumham.go.id.

Formasi peserta yang mengundurkan diri tersebut akan diisi atau diganti oleh peserta lain berdasarkan peringkat terbaik berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan.

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi akhir dan memilih opsi untuk melanjutkan, wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara
online melalui akun masing-masing peserta pada laman https://sscasn.bkn.go.id sampai dengan 26 Januari 2022.

Kelengkapan dokumen

Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH);

b. Mencetak DRH dari laman https://sscasn.bkn.go.id yang pada bagian Nama, Tempat Lahir, dan Tanggal Lahir di tulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai Rp 10.000;

c. Menyampaikan atau mengunggah DRH yang telah ditandatangani dan kelengkapan
dokumen persyaratan lainnya dengan rincian sebagai berikut:

  1. Pasfoto terbaru tampak wajah tanpa kacamata bukan foto editan atau tanpa rekayasa dengan pakaian formal (kemeja lengan panjang berwarna putih dan menggunakan hijab berwarna hitam bagi yang memakai hijab), berukuran 3 x 4 dengan latar belakang berwarna merah;
  2. Ijazah dan Transkrip Nilai Asli pendidikan terakhir yang dijadikan dasar sewaktu melakukan pendaftaran;
  3. Surat Penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (khusus Ijazah yang diperoleh dari sekolah/perguruan tinggi luar negeri);
  4. Surat Pernyataan 5 poin yang diketik dan ditandatangani di atas materai Rp 10.000 dengan tinta warna hitam (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman https://sscasn.bkn.go.id);
  5. Surat Pernyataan bagi CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai Rp 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV pengumuman ini dan dikirim ke email seleksi@kemenkumham.go.id;
  6.  Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisan Resort/Kepolisian Daerah yang masih berlaku sampai dengan bulan Maret 2022;
  7. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru dan harus ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS (tanggal surat masih dalam bulan Januari 2022);
  8. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS serta melampirkan hasil laboratorium (tanggal surat masih dalam bulan Januari 2022);
  9. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki masa kerja);
  10. Seluruh dokumen yang di unggah adalah hasil pindai (scan) dokumen asli, bukan fotokopi atau hasil foto;

Penetapan NIP

Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi akhir tidak melengkapi data dan dokumen yang dipersyaratkan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur atau mengundurkan diri.

Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi akhir dan sudah mendapatkan persetujuan NIP kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak dapat melamar pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk 1 periode berikutnya.

Apabila ditemukan paham radikalisme pada peserta saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Kekemnkumham berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PNS.

Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai atau tidak benar, panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan peserta yang bersangkutan.

Peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Kemenkumham.

Jika terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya.

kompas

»»

Tahapan Selanjut Setelah Pengisian DRH Penetapan NIP PPPK

Tahapan Selanjut Setelah Pengisian DRH Penetapan NIP PPPK
Pembekasan fisik para calon PPPK guru di Kabupaten Tegal. Foto dokumentasi FHNK2I Pengisian daftar riwayat hidup (DRH) penetapan NIP PPPK guru tahap 1 sudah selesai pada 10 Januari.

Namun masih ada tahapan lanjutan yang harus dijalani guru honorer sebagai calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Aji Susanto selaku ketua DPP Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I) bidang Pemberdayaan SDM dan Kewirausahaan mengungkapkan kelegaannya karena berhasil mengisi DRH.

"Alhamdulillah proses pengusulan NIP PPPK guru tahap 1 yang cukup menguras energi, pikiran, dan biaya akhirnya tuntas dengan pengisian DRH secara online di akun SSCASN yang berakhir 10 Januari 2022," tutur Aji , Rabu (12/1).

Dia menyebutkan sejak 11 Januari, para calon PPPK di Kabupaten Tegal masuk tahapan pengiriman dokumen fisik. Pemberkasan fisik ini berlangsung sampai 13 Januari 2022.

"Kebetulan saya mendapatkan jadwal hari ini (12/1) pukul 13.00-14.00 WIB di gedung BKPSDM Kabupaten Tegal," ucapnya.

Penyerahannya tambah Aji berjalan lancar. Dia berharap NIP PPPK atau nomor induk (NI PPPK) yang mereka damba-dambakan selama ini segera terbit.

Dia menegaskan lancarnya pemberkasan NIP PPPK Tegal tidak terlepas dari peran serta pengurus FHNK2I  yang selalu berkoordinasi dengan BKD Kab. Tegal melalui Kepala PPIK Tri Priyono.

"Beliau begitu telaten dan sabar membimbing kami dalam proses pemberkasan penetapan NIP PPPK guru," terangnya.

Dia berharap Tegal menjadi kabupaten percontohan dengan pemberkasan online dan fisik.

Di sisi lain, Aji sudah punya rencana setelah mengantongi NIP PPPK dan SK, dia tetap fokus mengawal realisasi road map permohonan FHNK2I  yang disampaikan kepada Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, Presiden Joko Widodo pada 2018.

Kemudian pada 2021 disampaikan kepada Ketua Komisi X dan Ketua Panja GTK Honorer. Inti road map itu ialah formasi 1 juta PPPK untuk guru honorer dan tendik, seleksi 3 kali, pemberian afirmasi berdasarkan masa kerja.

"Atas pencapaian DPP FHNK2I yang telah guru honorer rasakan saat ini, kami berterima kasih kepada Presiden RI dan Mendikbudristek atas perhatian terhadap perjuangan kami," pungkas Aji Susanto. (esy/jpnn)

»»

Maradona Lulus Tes CPNS Kejaksaan

Argentina Maradona Sinaga (tengah) bersama kedua orang tuanya
Argentina Maradona Sinaga (tengah) bersama kedua orang tuanya (Foto: dok. Istimewa)

Seorang pria asal Labuhanbatu Utara, (Labura), Sumatera Utara (Sumut), Argentina Maradona Sinaga, lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut. Maradona lulus dengan formasi Analis Rancangan Naskah Perjanjian.

Ibu dari Maradona, R Sagala, menceritakan soal anaknya yang sudah pernah gagal saat mencoba tes CPNS. Di percobaan kedua barulah Maradona dinyatakan lulus.

"Ini yang kedua kali dia ikut tes, dan puji syukur kepada Tuhan, anakku ini bisa lulus," ujar Sagala kepada wartawan, Rabu (12/1/2022).

Maradona, kata Sagala, sejak kecil sudah rajin belajar. Saat berangkat untuk tes CPNS di kejaksaan ini, Maradona hanya diberikan modal ongkos ke Kota Medan.

"Aku cuma kasih ongkos dia ikut tes CPNS ke Medan," ujar Sagala.

Asintel Kejaksaan Tinggi Sumut, Dwi Setyo Budi Utomo, mengatakan masuknya Maradona yang merupakan anak dari petani menunjukkan CPNS di kejaksaan ini terbuka untuk semua kalangan.

"Dalam pelaksanaan tahapan seleksi di Sumut, kita benar-benar menjalankan prinsip terbuka, transparan dan profesional. Siapa pun memiliki kesempatan yang sama untuk lulus dan menjadi bagian dari Kejaksaan RI," kata Dwi Setyo.


(afb/lir)
»»

Ketentuan Usia Pensiun Guru ASN-PPPK dan PNS Terbaru

Branding PNS Pascapetisi Online
Ilustrasi PNS. Foto: detik
Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional (JF) telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam hal ini, usia pensiun PNS tergantung pada masing-masing jabatan.

PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Ketentuan Usia Pensiun PNS

Ketentuan batas usia pensiun PNS tertuang dalam Surat Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.119-2/99 tentang Batas Usia Bagi PNS yang Memegang Jabatan Fungsional. Surat tertanggal 3 Oktober 2017 ini menyebutkan, batas usia pensiun PNS minimal 58 tahun dan maksimal 65 tahun.

Secara umum, batas usia pensiun PNS terbagi menjadi tiga tingkatan usia, yakni 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun. Berikut pembagian selengkapnya:

1. Usia 58 tahun bagi pejabat administrasi, pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional keterampilan.

2. Usia 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya.

3. Usia 65 tahun bagi PNS yang memangku pejabat fungsional ahli utama.

4. PNS yang berusia di atas 60 tahun dan menduduki JF ahli madya sebelum aturan ini diberlakukan, maka batas usia pensiunnya adalah 65 tahun.

5. PNS yang berusia di atas 58 tahun dan sedang menduduki JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF penyelia sebelum aturan ini diberlakukan, maka batas usia pensiunnya adalah 60 tahun.

Bagaimana dengan Guru ASN-PPPK?

Seperti diketahui, saat ini pemerintah tengah melakukan rekrutmen guru ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2021.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014, PNS diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Sementara itu, PPPK diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Dalam kata lain, PNS merupakan pegawai tetap sementara PPPK merupakan pegawai kontrak. Dengan demikian, masa kerja guru PPPK berdasarkan perjanjian yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan minimal satu tahun dan dapat diperpanjang.

Itulah batas usia pensiun PNS. Adapun, PNS yang telah mencapai batas usia tersebut akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS.
(kri/faz) detik

»»