Keresahan Sekolah Swasta Kehilangan Guru Terbaik karena Lolos PPPK Berharap Ada Revisi Kebijakan

 Ilustrasi guru

Lihat Foto
Ilustrasi guru (DOK. PEXELS) Kebijakan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru, yang bertujuan untuk memperbaiki nasib guru honorer, ternyata menimbulkan masalah bagi pihak tertentu.

Kebijakan itu mengakibatkan banyak sekolah-sekolah swasta kehilangan guru-guru terbaiknya.

Sebab, guru swasta yang diterima PPPK, secara otomatis harus pindah dan mengajar untuk sekolah negeri.

Di Jawa Timur, salah satu sekolah swasta yang terdampak adalah SMA Islam Yayasan Kiai Holil Satriya (YKHS) di Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Madura.

Ketua Yayasan SMA Islam YKHS Moh. Agil Ghufron mengatakan, ada sekitar delapan guru yang dinyatakan lolos PPPK di sekolah yang dia dirikan.

Salah satu di antara delapan guru tersebut merupakan kepala sekolah.

Sebanyak tiga guru telah mendapatkan formasi atau penempatan sekolah, sedangkan lima guru lainnya sedang menunggu formasi.

"Kami sempat syok ketika guru-guru pamit dan mengatakan bahwa mereka pindah ke sekolah negeri," kata Agil , Senin (20/6/2022).

Menurutnya, guru-guru yang dinyatakan lolos PPPK ini merupakan guru terbaik di SMA Islam YKHS.

Ilustrasi guru mengajar peserta didiknya. Berapa gaji guru yang disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini?DOK. TANOTO FOUNDATION Ilustrasi guru mengajar peserta didiknya. Berapa gaji guru yang disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini?

Jika harus kehilangan guru terbaiknya, dia mengaku akan kesulitan untuk mencari pengganti.

Terlebih lagi, sekolahnya bukanlah sekolah ternama seperti di kota-kota besar.

"Kami tidak bisa membayangkan, kalau semua guru ini diterima dan pindah ke negeri, untuk mencari penggantinya sangat sulit," ujar dia.

Ia juga kecewa karena sejak awal para guru tersebut tak memberi tahu jika mendaftar PPPK.

Mereka baru memberi tahu saat sudah dinyatakan lolos, sehingga membuat sekolah kelabakan untuk mencari pengganti delapan guru itu.

"Tapi saya juga tidak bisa menyalahkan. Karena yang mengatur kebijakan ini adalah pusat. Seandainya guru-guru yang lolos PPPK ini tetap mengajar di swasta, tentu tidak akan jadi masalah," kata Agil.

Pada prinsipnya, lanjut Agil, dirinya setuju dengan kebijakan pemerintah terkait PPPK. Sebab, kesejahteraan guru yang lolos PPPK lebih terjamin dibanding bila berstatus honorer.

Namun, ia juga berharap agar guru-guru swasta yang dinyatakan lolos PPPK untuk tetap mengajar di sekolah asal.

Karena itu, ia berharap kebijakan tersebut ditinjau kembali sehingga guru-guru swasta yang lolos PPPK tidak harus pindah ke sekolah negeri.

"Jadi mohon kebijakan ini ditinjau kembali. Kami setuju dengan kebijakan PPPK, karena itu akan memperbaiki kualitas dan krsejahteraan guru. Ini poinnya," kata dia.

Ilustrasi guru, Hari Guru NasionalShutterstock Ilustrasi guru, Hari Guru Nasional
"Tapi kalau guru swasta yang diterima PPPK harus pindah dan mengajar di sekolah negeri, sekolah swasta akan terimbas. Karena secara otomatis akan kehilangan tenaga pendidiknya, dan jumlahnya tidak sedikit. Ini sama saja dengan menutup pelan-pelan aktivitas pendidikan di lembaga swasta," tutur dia.

Sementara itu, salah satu guru yang mengajar di salah satu SMA swasta di Jawa Timur berinisial IH mengatakan senang sekaligus sedih ketika dinyatakan lolos PPPK.

"Kami sebenarnya juga dihadapkan dengan dilema. Karena sejak awal, saya mengajar di swasta dan ikut memajukan sekolah ini sampai saya ditunjuk jadi kepala sekolah," kata IH.

Namun, ia mengaku lega karena kesejahteraannya sebagai guru lebih terjamin setelah lolos PPPK.

Karena itu, ia ingin tetap bisa mengajar di sekolah swasta dengan status sebagai guru PPPK, bukan guru honorer lagi.

Akan tetapi, jika aturannya mengharuskan pindah ke sekolah negeri, ia hanya bisa mengikuti ketentuan yang sudah diputuskan pemerintah.

"Saya harus pindah ke negeri karena aturannya mengharuskan begitu. Jadi ketika diterima di PPPK otomatis pindah ke negeri. Tapi, kalau guru-guru swasta yang diterima PPPK pindah ke negeri, otomatis sekolah swasta tidak punya tenaga pendidik, harus cari lagi," ujar dia.

Ia sendiri mendaftar PPPK karena diajak beberapa rekan guru lainnya.

IH pun mencoba mendaftar karena ia memprediksi tidak akan lolos PPPK. Namun, takdir berkata lain, IH dinyatakan lolos PPPK dan telah mendapatkan formasi.

"Saat itu enggak yakin akan diterima. Tapi ini saya diterima dan harus mengajar di salah satu SMK negeri di Jawa Timur," kata IH.

Ia berharap ada solusi yang sama-sama saling menguntungkan, baik untuk guru maupun lembaga pendidikan swasta.

Dengan demikian, pendidikan di sekolah negeri dan swasta tetap memiliki kualitas yang sama bagusnya.

"Dilema harus meninggalkan sekolah lama. Tapi dengan PPPK ini, kesejahteraan guru lebih terjamin. Saya berharap ada solusi, jika bisa mengajar di tempat saya mengajar di swasta, dan tetap berstatus PPPK, mungkin lebih baik lagi," tutur dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengutarakan, permasalahan ini tak hanya dihadapi di Jawa Timur, tetapi seluruh Indonesia.

Pemerintah Provinsi Jatim, kata Wahid, sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar melanjutkan kebijakan PPPK.

Sisi positifnya, kesejahteraan guru dan kualitas SDM lebih terjamin.

Namun, ia mengusulkan untuk ada perubahan. Artinya, guru swasta yang lolos PPPK tetap ditempatkan di sekolah asalnya.

"Sehingga dampaknya adalah, apabila guru swasta yang diterima PPPK, kemudian tetap di sekolah itu, yang pertama, kesejahteraan guru itu lebih terjamin, yang kedua bisa membantu keuangan sekolah swasta. Karena yang diterima di PPPK kan digaji oleh pemerintah," kata Wahid.

"Jadi itu bagian dari bantuan pemerintah kepada sekolah swasta, kalau itu bisa dilaksanakan. Kami sudah usulkan itu ke pusat," ucap Wahid.

Di Jawa Timur, lanjut Wahid, jumlah sekolah untuk jenjang SMA/SMK/SLB justru didominasi oleh sekolah swasta.

Menurut dia, ada sebanyak 78 persen sekolah swasta di Jatim, sedangkan sekolah negeri cuma 22 persen saja.

"Maka, harusnya pemerintah memberikan perhatian kepada sekolah swasta yang proporsional," kata Wahid.

Ia menjelaskan, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas sekolah swasta.

Jika guru swasta yang lolos PPPK tetap ditempatkan di sekolah swasta, kebijakan ini sama dengan istilah PNS yang diperbantukan.

"Kan dulu banyak guru-guru negeri yang diperbantukan ke swasta. Nah, buat model seperti itu saja. Karena apa, jumlah sekolah swasta itu jauh lebih banyak dari sekolah negeri," kata Wahid.

"Jadi, jangan dikira bahwa sekolah swasta ini bukan menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta juga tanggung jawab pemerintah," imbuh dia.kompas

»»

Seleksi PPPK 2022 Tidak ada Pemindahan Guru Honorer Induk

 Seleksi PPPK 2022 Tidak ada Pemindahan Guru Honorer Induk

Sekretaris forum GLPGPPPK Meisi Lukitasari dan Sesditjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani. Ilustrasi. Foto: Dokumentasi forum GLPGPPPK 

Sekretaris forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPG PPPK) Meisi Lukitasari optimistis tahuh ini bisa menerima surat keputusan (SK) pengangkatan PPPK.

Dia meyakini itu setelah mengikuti jalannya rapat koordinasi nasional pemenuhan kebutuhan PPPK sejak 18 Juni 2022 hingga hari ini. 

Menurut dia, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) memberikan kekhususan kepada 193.954 guru lulus PG pada seleksi PPPK tahap 1 dan 2 .

"Kami lega tidak ada pemindahan guru induk. Selain itu, tidak ada geser menggeser, guru honorer," kata Meisi, Senin (20/6).

Menurut dia, dari sisi anggaran, pemerintah pusat sudah menyatakan anggaran gaji PPPK guru telah dialokasikan di dana alokasi umum (DAU) 2022.

Anggarannya sudah di-earmarked, artinya penggunaannya sangat spesifik dan tidak bisa digunakan selain membayar gaji PPPK guru yang telah dihitung mulai Oktober 2022.

"Suka atau tidak suka, pemda harus ikuti aturan pusat karena gaji PPPK guru sebenarnya sudah diperhitungkan dalam alokasi DAU 2021 dan DAU 2022," kata Meisi.

Dia menambahkan kini semuanya makin terang benderang. 

Setelah PermenPAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan PPPK Guru 2022 terbit, ditindaklanjuti dengan sosialisasi dalam rakornas yang secara detail memberikan gambaran soal kebutuhan formasi guru hingga anggaran.

Dia berharap seluruh guru lulus passing grade PPPK bisa segera diangkat tahun ini dan menerima SK tanpa perlu memikirkan pembiayaan.

"Kemendikbudristek dan Kementerian Keuangan sudah menyampaikan, anggaran gaji PPPK guru hasil rekrutmen tahun ini sudah dihitung per Oktober. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar," pungkasnya. (esy/jpnn)

»»

Formasi 343.631 PPPK Guru 2022 Diperebutkan Guru Honorer, 193 Ribu Guru Honorer Prioritas

 Ilustrasi PPPK 2022

Ilustrasi PPPK 2022 /Instagram/@kemenpanrb/ Pemerintah segera membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru tahun 2022.

Saat ini total formasi PPPK Guru yang sudah diajukan pemda (termasuk guru agama) sebanyak 343.631. Artinya jumlah ini baru sekitar 35 persen dari total kebutuhan formasi PPK yang ada.

Sementara sebanyak 193.954 guru honorer akan menjadi prioritas lulus pada perekrutan tahun 2022 ini. Apakah anda termasuk?

Hal ini dikatakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim.

Seperti diketahui, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 20 Tahun 2022, tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2022.

“Yang akan menjadi prioritas pada pengadaan guru PPPK tahun 2022 adalah guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer yang telah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional guru tahun 2021,” terang Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, Senin 6 Juni 2022, seperti dikutip dari website resmi Kemendikbud.

Katanya, prioritas tersebut tertuang dalam PermenPANRB Pasal 5, Ayat 2, tentang pelamar prioritas I.

Pada seleksi ASN PPPK tahun 2021, kata Menteri Nadiem, terdapat 193.954 guru lulus namun tidak dapat formasi yang akan menjadi prioritas pada seleksi ASN PPPK tahun 2022.

“Pemerintah akan memberikan prioritas kepada guru yang telah lulus tahun lalu pada seleksi ASN PPPK tahun ini,” terang Mendikbudristek.

Diterangkan pada Pasal 32 bahwa seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Seleksi kompetensi tersebut terdiri atas seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Selain itu, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi I dan seleksi kompetensi II, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi II terlebih dahulu.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Iwan Syahril, mengatakan, “Pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki,” Ketentuan tersebut tertuang pada Pasal 33 ayat 1. “Kemudian dijelaskan pada ayat 2, jika tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya,” lanjut Iwan.

“Pemilihan sekolah merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai guru ASN PPPK,” tambah Iwan.

Mendikbudristek menambahkan pemerintah akan terus memberikan solusi terbaik bagi para guru non-ASN yang telah mendedikasikan diri untuk mendidik peserta didik menjadi insan yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. “Terus bersemangat, manfaatkan peluang yang diberikan pemerintah untuk menjadi sosok guru lebih baik,” pesan Mendikbudristek.

Berikut rinciannya:

Pelamar prioritas I

Tenaga Honorer eks Kategori II (THK-II), guru non-ASN, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan guru swasta, yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021, tetapi belum mendapat formasi.

Pelamar prioritas II

THK-II.

Pelamar prioritas III

Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun.

Kategori Umum

Lulusan PPG yang terdaftar di database kelulusan PPG Kemendikbudristek serta pelamar yang terdaftar di Dapodik.***

»»

Honorer Dihapus, Ketua IGI Angkat Guru Honorer Jadi PPPK Tanpa Tes

Ilustrasi PNS
Lihat Foto
Ilustrasi PNS(KONTAN/FRANSISKUS SIMBOLON )
m – Pemerintah menyurati seluruh kepala daerah untuk tidak mengalokasikan anggaran honorer tahun 2023. Kebijakan itu untuk menghapuskan seluruh honorer di Indonesia diganti dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh Qutshalani mengatakan, seharusnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengangkat seluruh guru honorer menjadi PPPK.

“Tanpa harus melewati proses seleksi. Karena masalahnya dua, satu ketersediaan kuota dari pemerintah daerah seluruh Indonesia, kedua soal lulus atau tidak ujian pegawai dengan perjanjian kerja,” kata Qutshalani dihubungi melalui telepon, Sabtu (18/6/2022).

Dia menyebutkan, mayoritas guru yang akan terdampak pada kebijakan penghentian honorer.

Qutshalani berharap, dilakukan seleksi berkas dan dilihat masa kerja para guru honorer untuk menjadi prasyarat diangkat PPPK.

“Jangan melewati tahap ujian lagi. Mereka (guru honorer) sudah puluhan tahun mengabdi untuk negeri ini. Kalau ikut ujian ada risiko tidak lulus dan tidak tersedia kuota yang mencukupi,” terangnya.

Dia berharap, Kemenpan RB kembali meninjau syarat khusus untuk guru honorer di seluruh Indonesia.

Sebelumnya diberitakan, Kemenpan RB meminta seluruh pemerintah daerah di Indonesia menghapus honorer mulai tahun 2023.

Kebijakan ini untuk menata sistem kepegawaian. Bagi daerah yang membutuhkan tenaga tambahan bisa menggunakan tenaga kerja dengan status outsorching.kompas

»»

Solusi Satpol PP Tendik Petugas Damkar Tak Jadi Korban Penghapusan Honorer

 Solusi Satpol PP Tendik Petugas Damkar Tak Jadi Korban Penghapusan Honorer

Wakil Ketua GLPG PPPK Hasna (jilbab merah) bersama para guru honorer K2 yang semangat kuliah untuk mendapatkan ijazah S1. Foto: dokumentasi GLPG PPPK - Wakil Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPG PPPK) Hasna mengimbau pemerintah untuk tidak melupakan honorer tenaga administrasi dan teknis lainnya.

Jangan sampai setelah masa tenggat penghapusan tenaga honorer, yakni 28 November 2023, mereka tersingkir atau pun dialihkan menjadi outsourcing.

"Kami sangat berterima kasih karena pemerintah memprioritaskan guru lulus PG dalam seleksi PPPK 2022. Yang menggembirakan lagi, honorer K2 mendapatkan prioritas pertama," kata Hasna , Senin (20/6).

Sayangnya, lanjut Hasna, sebanyak 200 ribu lebih honorer K2 tenaga administrasi dan teknis lainnya belum terakomodasi.

Mantan guru honorer K2 ini berharap, pemerintah berkonsentrasi terhadap tenaga administrasi dan teknis lainnya yang pendidikannya SMA, SMK. Juga guru lulusan SPG, Diploma Dua yang masih mengajar.

"Mereka itu honorer K2 yang mengabdi di atas 17 tahun. Saya bisa merasakan bagaimana perasaannya ketika sudah dilangkahi honorer non-K2," ucapnya.

Dia berharap, pemerintah memberikan perhatian yang sama seperti halnya guru. Honorer K2 administrasi mulai tendik di sekolah, Dinas Pendidikan. Juga Satpol PP, petugas damkar, dan lainnya.

Hasna meminta jangan mereka diadu dengan pelamar umum. Berikan afirmasi seperti yang diperoleh guru honorer.

"Kalau honorer K2 sudah tuntas, beralih kepada honorer nonkategori, jika anggaran ada," ujarnya.

Jika tidak ada anggaran, tambah Hasna, boleh dilihat dengan pengabdian minimal 5 tahun.

Honorer yang bekerja di atas 5 tahun biasanya sudah piawai dan andal.

Dengan cara step by step, menurut Hasna, penghapusan honorer bisa terlaksana tahun depan. Jadi, tidak ada yang dipecat, apalagi sampai dijadikan outsourcing.  (esy/jpnn)

»»

Agenda Prioritas BKN pada 2023 Ada Seleksi CASN

Laman pendaftaran CPNS 2021, www.sscasn.bkn.go.id.
Lihat Foto
Laman pendaftaran CPNS 2021, www.sscasn.bkn.go.id.(sscasn.bkn.go.id) Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengagendakan enam program kerja prioritas nasional pada 2023.

Dilansir dari laman resmi BKN, salah satu program prioritas tersebut mengenai revitalisasi sistem seleksi calon aparatur sipil negara (CASN).

Penyampaian keenam agenda prioritas BKN pada 2023 dipaparkan oleh Sekretaris Utama BKN Imas Sukmariah pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau konsinyering bersama Komisi II DPR RI.

Imas mengatakan, BKN juga akan memperluas pelayanannya dengan pembangunan kantor UPT BKN di beberapa wilayah.

"Tahun depan BKN akan mendirikan gedung UPT BKN untuk mendekatkan pelayanan BKN dalam penyelenggaraan manajemen ASN, khususnya penyelenggaraan seleksi CASN dan Penilaian Kompetensi ASN," ujar Imas.

Program prioritas BKN 2023

Berikut enam agenda prioritas BKN yang dicanangkan untuk direalisasikan pada 2023:

  1. Revitalisasi sistem seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)
  2. Pemetaan atau penilaian potensi dan kompetensi ASN
  3. Penerapan sistem informasi manajemen kinerja terintegrasi di seluruh K/L/D;
  4. Sistem informasi ASN terintegrasi;
  5. Sistem informasi talent pool ASN; dan
  6. Penegakan disiplin ASN.

Pengangkatan CPNS lebih dari 1 tahun percobaan

Sebelumnya diberitakan, BKN meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi untuk menyelesaikan status dan kedudukan CPNS yang sudah menjalani masa percobaan 1 tahun dan telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS.

Hal itu menindaklanjuti berbagai permasalahan belum diangkatnya CPNS menjadi PNS yang melebih masa percobaan 1 tahun di beberapa instansi pemerintah.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama mengatakan, imbauan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran (SE) Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Lebih dari 1 Tahun.

Berikut kriteria pengangkatan CPNS menjadi PNS seperti yang dimuat dalam SE Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2022:

  • CPNS yang melewati masa percobaan 1 tahun dan dinyatakan lulus dalam pelaksanaan pelatihan prajabatan sesuai kualifikasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ASN namun belum diangkat menjadi PNS;
  • Jika pelaksanaan pelatihan prajabatan CPNS tidak dapat dilaksanakan dalam masa percobaan karena kondisi tertentu, pengangkatan CPNS menjadi PNS dapat dilakukan setelah CPNS mengikuti dan lulus pelatihan prajabatan.

Mengusulkan CPNS ke Kepala BKN

Satya menambahkan, BKN meminta PPK Instansi untuk mengusulkan penetapan pengangkatan CPNS yang telah lulus prajabatan dan lulus tes kesehatan lebih dari 1 tahun kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN dengan melampirkan bukti dukung sesuai pedoman dalam SE BKN 10/2022.

Hal itu sebagai mekanisme dan prosedur pengangkatan CPNS yang melebihi 1 tahun masa percobaan dan telah lulus pelatihan prajabatan.

"Berdasarkan usulan dari PPK tersebut, BKN akan menetapkan rekomendasi pengangkatan menjadi PNS bagi CPNS sesuai dengan persetujuan pengangkatan CPNS lebih dari 1 tahun," ujar Satya

Setelah PPK Instansi memperoleh hasil rekomendasi pengangkatan yang ditetapkan BKN, PPK menetapkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan CPNS menjadi PNS bagi yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dan SK Pemberhentian CPNS bagi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Terakhir, keputusan PPK wajib disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN paling lambat 30 hari sejak tanggal penetapan SK.kompas

»»

Sebab Guru Honorer Negeri dan Swasta Takut Pada Seleksi PPPK 2022

 Sebab Guru Honorer Negeri dan Swasta Was Was Pada Seleksi PPPK 2022

Pengurus GLPG PPPK bersama Syahrial, pejuang guru honorer Palembang yang sekarang Kepala SMA Sriwijaya (baju biru). Foto dokumentasi GLPG PPPK- Seleksi PPPK 2022 akan memprioritaskan pengangkatan honorer K2.

Tercatat masih sekitar 75 ribu guru honorer K2 yang tersisa.

Wakil Ketua forum Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (GLPG PPPK) Hasna mengatakan jika melihat formasi yang tersedia tahun ini sebanyak 343.631, maka secara angka 193.954 peserta bisa terakomodasi seluruhnya.

Sayangnya, dari jumlah formasi tersebut, tidak semua daerah posisinya aman.

Artinya, 303 Pemda memiliki guru lulus PG lebih banyak dibandingkan formasinya.

"Kalau Pemda tidak menambah formasinya, otomatis perekrutannya hanya sampai di honorer K2 dan guru honorer negeri. Peserta lulus PG lainnya (lulusan PPG dan guru swasta) bakal tidak kebagian tahun ini," terang Hasna , Minggu (19/6).

Kondisi tersebut, kata Hasna, membuat guru honorer negeri dan swasta waswas.

Sebab, bisa saja di satu sekolah yang ada formasi dihabiskan honorer K2. 

Itu sebabnya, kata Hasna, mereka tengah berhitung dan mendata sekolah mana saja yang ada honorer K2.

Ini agar bisa diprediksi berapa kira-kira kuota yang dibutuhkan.

Hasna mengungkapkan jika semua guru honorer K2 dituntaskan tahun ini maka akan banyak yang terjaring.

Pemerintah tinggal berkonsentrasi terhadap penyelesaian honorer K2 administrasi dan teknis lainnya yang lulusan SMA, SMK,dan  termasuk juga guru lulusan SPG, Diploma Dua yang masih mengajar.

"Kami berharap tahun depannya tolong diperhatikan untuk tenaga administrasi sekolah dan administrasi perkantoran. Satu persatu diupayakan selesai seperti guru," ucapnya.

Dia menegaskan, sama seperti halnya guru, honorer K2 administrasi harus dituntaskan.

Mulai tendik di sekolah, Dinas Pendidikan. Selanjutnya honorer nonkategori, jika anggaran ada.

Jika tidak ada anggaran, tambah Hasna, boleh dilihat dengan pengabdian minimal 5 tahun, karena sudah piawai dan andal.

Dengan cara step by step, menurut Hasna, penghapusan honorer bisa terlaksana tahun depan. Jadi, tidak ada yang dipecat.

Untuk Satpol PP, Hasna menyarankan dipilih yang memang benar-benar bekerja tulus ikhlas untuk negara.

Bukan yang hanya tahu bongkar lapak orang.

Dibutuhkan Satpol PP yang berhati mulia supaya tidak menyakiti hati rakyat yang mau mencari rezeki, bukan pengemis.

"Semoga 2023 Indonesia terbebas dari honorer dan lebih maju lagi karena kesejahteraan pegawainya sudah terjamin," pungkas Hasna. (esy/jpnn)

»»