Kriteria Seleksi dan Penambahan Nilai pada Pengadaan PPPK Guru Tahun 2022

 Pengadaan PPPK Guru Tahun 2022.

Pengadaan PPPK Guru Tahun 2022. /tangkapan layar instagram @ditjen.gtk.kemdikbud/ Honorer guru perlu memperhatikan tahapan Pengadaan PPPK Guru Tahun 2022, mulai dari kriteria, tahap seleksi dan penambahan nilai.

Pemerintah telah mengeluarkan aturan terbaru pada pengadaan PPPK Guru Tahun 2022 ini.

Adapun pelamar nantinya harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, kemudian mengikuti tahap seleksi dan memenuhi nilai yang sudah diatur.

Berikut kriteria, pelaksanaan seleksi dan penambahan nilai pada pengadaan PPPK Guru Tahun 2022:

1. Kriteria pelamar

Pelamar prioritas I

Tenaga Honorer eks Kategori II (THK-II), guru non-ASN, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan guru swasta, yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021, tetapi belum mendapat formasi

Pelamar prioritas II

Tenaga Honorer Kategori II

Pelamar prioritas III

Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan masa kerja minimal 3 tahun.

Kategori Umum

Kategori umum yang dimaksud adalah lulusan PPG yang terdaftar di database kelulusan PPG Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik.

2. Seleksi

Pelaksanaan seleksi pada PPPK Guru Tahun 2022 UU untuk Pelamar Prioritas I
Menggunakan hasil seleksi tahun 2021

Kemudian pelamar Prioritas II dan III
Dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja dan peleriksaan latar belakang (background check)

Sementara, untuk seleksi umum, pelamar wajib mengikuti tahap ini;

- Seleksi dilakukan dengan CAT-UNBK

- Dapat memilih kebutuhan PPPK JF Guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas

- Dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.

- Nilai ambang batas tersebut adalah

a. Kompetensi teknis
b. Kompetensi manajerial dan sosial kultural
c. Wawancara

3. Nilai

Tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 100 persen untuk pelamar yang memiliki sertifikat Pendidik Linier.

Kemudian, tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 10 persen untuk pelamar penyandang disabilitas.***

»»

Peraturan Baru Pengadaan PPPK Guru Tahun 2022 Untuk Guru Honorer

peraturan baru terkait pengadaan PPPK Guru tahun 2022.
Peraturan baru terkait pengadaan PPPK Guru tahun 2022. /Instagram/@kemenpanrb/ Kementerian PANRB telah mengeluarkan peraturan baru terkait pengadaan PPPK Guru tahun 2022.

Aturan ini mengakomodasi berbagai latar belakang guru yang tersebar di seluruh Indonesia.

Peraturan Menteri PANRB nomor 20/2022, diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk pemenuhan kebutuhan guru, khususnya guru di daerah dan 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal).

Dikutip dari Instagram @kemenpanrb tanggal 20 Juni 2022, inilah isi peraturan Menteri PANRB Nomor 20/2022.

Dalam isi peraturan tersebut ada 2 kategori pelamar, yakni:

1. Pelamar Prioritas

a. Prioritas I

THK-II, Guru Non ASN, Lulusan PPG, dan Guru Swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021, tetapi belum mendapatkan formasi.

b. Prioritas II

THK-II

c. Prioritas III

Guru Non ASN di sekolah negeri, terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja minimal 3 tahun.

2. Pelamar Umum

a. Lulusan PPG terdaftar di database kelulusan PPG Kemendikbud Ristek.

b. Pelamar terdaftar di Dapodik.

Selanjutnya dalam mengikuti seleksi kompetensi, pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi Tahun 2021.

Untuk pelamar prioritas II dan III, dengan melihat kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang ( background check).

Untuk pelamar umum, harus mengikuti seleksi kompetensi pelamar umum dilakukan dengan CAT-UNBK.

Selanjutnya, pelamar dapat memilih kebutuhan PPPK Guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas.

Dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi Nilai Ambang Batas dan berperingkat terbaik.

Nilai ambang batas tersebut terdiri dari kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan sosial kultur, dan wawancara.

Dalam seleksi Kompetensi ada penambahan nilai, untuk pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier, ada penambahan nilai sebesar 100 persen dalam seleksi kompetensi teknis.

Untuk penyandang disabilitas diberikan tambahan nilai sebesar 10 persen dalam seleksi kompetensi teknis.

Dalam pemenuhan kebutuhan guru, didahulukan untuk pelamar prioritas I, secara berurutan THK II, Guru Non ASN di sekolah negeri, Lulusan PPG, terakhir guru swasta.

Jika formasi belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar prioritas II.

Jika formasi belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar prioritas III

Jika formasi belum terpenuhi, akan dilakukan seleksi umum dengan CAT UNBK.

Itulah tadi peraturan baru mengenai pengadaan PPPK Guru Tahun 2022.

Kalian juga bisa mengunduh aturan lengkapnya di laman jdih.menpan.go.id.

Semoga membantu.***

»»

4 Cara Langkah Agar Honorer Selamat dari Pemecatan

 4 Cara Langkah Agar Honorer Selamat dari Pemecatan

Tenaga honorer yang tidak terakomodir menjadi CPNS dan PPPK terancam nasibnya. Ilustrasi Foto: Ricardo 
Lewat Surat Edaran (SE) Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei MenPAN-RB Tjahjo Kumolo meminta para pejabat pembina kepegawaian (PPK) menghapus tenaga honorer.

Tjahjo meminta para PPK menentukan status kepegawaian tenaga honorer yang ada, apakah diangkat menjadi CPNS, PPPK, atau outsourcing.

Berdasar ketentuan Pasal 96 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), kebijakan penghapusan tenaga honorer berlaku mulai 28 November 2023.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) I Nyoman Slamet mengimbau para tenaga honorer melakukan persiapan jelang berlakunya kebijakan tersebut.

Sejumlah langkah antisipasi bisa dilakukan tenaga honorer, yakni:

1. Honorer membuka usaha sendiri

I Nyoman Slamet mengajak tenaga honorer di seluruh daerah dapat membuka usaha sehingga taraf hidup mereka meningkat menjadi lebih sejahtera dan mapan.

“Menurut saya membuka usaha sendiri lebih bagus. Sekarang banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi. Jangan disalahpahami bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer tidak pro-rakyat,” kata I Nyoman Slamet di Palu, Senin (20/6).

Politikus PDI Perjuangan itu yakin jika para honorer membuka usaha, apa pun jenis usahanya, keuntungan yang diperoleh pasti lebih tinggi jika dibandingkan dengan gaji yang diperoleh selama menjadi tenaga honorer.

“Daripada menjadi tenaga honorer yang bahkan ada yang digaji hanya Rp 500 ribu per bulan. Bisa juga pemerintah daerah mengupayakan para tenaga honorer terserap menjadi tenaga kerja Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) jika kebijakan penghapusan tenaga honorer berlaku,” ujar I Nyoman Slamet.

2. Tenaga honorer meningkatkan kompetensi

Dia menyarankan seluruh tenaga honorer di Sulteng dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian yang dimiliki agar dapat terserap menjadi tenaga kerja di instansi pemerintah maupun swasta.

Ia yakin jika honorer tersebut memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan maka tidak sulit baginya memperoleh pekerjaan meski tidak lagi sebagai seorang tenaga honorer. Misal tenaga alih daya atau outsourcing.

“Sekarang ini kompetensi dan keahlian harus ditingkatkan agar diterima di dunia kerja misal menguasai bidang teknologi informasi,” tambahnya.

3. Angkat honorer jadi PPPK

I Nyoman meminta pemerintah mengangkat tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah daerah di Sulteng sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) jika kebijakan penghapusan tenaga honorer berlaku.

“Jika tenaga honorer itu memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan oleh instansi di pemerintah daerah serta telah mengabdi puluhan tahun maka diupayakan dipertimbangkan agar dapat terangkat sebagai tenaga PPPK,” kata I Nyoman.

4. Tenaga honorer ikut seleksi CPNS

I Nyoman Slamet meminta pemerintah daerah agar mengajukan penambahan kuota Calon Pegawai Negeri Sipil kepada pemerintah pusat jika seleksi CPNS dibuka.

Tujuannya agar para honorer terancam diberhentikan akibat kebijakan penghapusan tenaga honorer, memiliki kesempatan diangkat menjadi PNS. (sam/antara/jpnn)

»»

Daftar Guru yang Dapat Prioritas Ikut Lowongan PPPK

 Ratusan calon pegawai melaksanakan Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi kompetensi dasar sebagai calon aparatur sipil negara dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  (CPPPK) tahun 2021 di Auditorium G.H.P Haryo Mataram Universitas Sebelas Maret, Solo, Jawa Tengah, Rabu (15/9).

Foto: Agung Mardika

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali membuka pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru tahun ajaran 2022.

Dikutip dari Instagram @kemenpanrb, Selasa (21/6/2022), Peraturan Menteri PANRB No.20/2022 diharapkan menjadi solusi pemenuhan kebutuhan guru, khususnya, kebutuhan guru di daerah dan 3T, yaitu terdepan, terpencil dan tertinggal.

Pada pengadaan PPPK guru tahun ajaran 2022, guru honorer yang gagal lolos tahun lalu akan memperoleh prioritas utama. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

Prioritas I yaitu THK-II guru non-ASN, lulusan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 namun belum mendapat formasi.

Prioritas II yaitu THK-II. THK II adalah orang yang terdaftar dalam database eks tenaga honorer BKN.

Kemudian ada prioritas III, yaitu guru non-ASN di sekolah negeri terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan masa kerja minimal tiga tahun.

Untuk lulusan PPG yang terdaftar di database kelulusan PPG Kemendikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik masuk ke kategori umum.

Adapun seleksi kompetensi adalah sebagai berikut. Kategori pelamar prioritas I menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Pelamar prioritas II dan III dengan menilai kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang.

Untuk peserta seleksi umum ada beberapa poin khusus. Pertama, seleksi pelamar umum dilakukan dengan Computer Assisted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)

Kedua, dapat memilih kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Ketiga, dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.

Nilai ambang batas tersebut mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, serta wawancara.

Pelamar dengan sertifikat pendidikan linear mendapatkan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 100%. Sementara penyandang disabilitas mendapat tambahan nilai seleksi kompetensi teknis 10%.

Untuk ketentuan pemenuhan kebutuhan adalah sebagai berikut. Pertama, secara berurut akan didahulukan untuk pelamar prioritas I, II, III, lulusan PPG dan guru swasta.detik

»»

Gaji ke-13 Untuk PNS PPPK Pensiunan Cair 1 Juli

 Infografis gaji + tukin Ditjen Pajak

Foto: Infografis detik/Denny Putra

Gaji ke-13 PNS bakal cair 1 Juli 2022 mendatang, 9 hari dari sekarang PNS bakal mendapatkan tambahan penghasilan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Kementerian Keuangan.

"Pembayaran gaji ke-13 akan dilakukan mulai tanggal 1 Juli," ungkap Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Tri Budhianto, kepada detikcom, Selasa (21/6/2022).

Lalu, apakah pencairan gaji ke-13 juga akan diterima PPPK dan pensiunan PNS? Dalam catatan detikcom, secara aturannya gaji ke-13 PNS bakal dirasakan juga oleh PPPK hingga pensiunan.

Hal itu semua tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.

Lebih rinci, dalam pasal 3 PP no 16 tahun 2022 dijelaskan penerima gaji ke-13 adalah PNS (termasuk CPNS), PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara.

Kemudian ada juga, pensiunan PNS, pensiunan Prajurit TNI, pensiunan Anggota Polri, dan pensiunan Pejabat Negara serta keluarga perwakilan penerima pensiunan.


Jadi bisa disimpulkan bila gaji ke-13 PNS juga ikut diterima oleh PPPK dan juga pensiunan mulai 1 Juli 2022 mendatang.

Adapun untuk besaran gaji ke-13 PNS dihitung dari total gaji pokok, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum. Nah tahun ini jumlahnya ditambah dengan 50% tunjangan kinerja sesuai jabatan, pangkat, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

hal/dna) detik

»»

Gaji ke-13 Cair 1 Juli Besaran Gaji yang Akan Diterima PNS

 Uang Gaji

Ilustrasi. (Foto: iStock)

Pemerintah segera mencairkan gaji ke-13 PNS dan pensiunan mulai 1 Juni 2022. Kepastian itu disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Tri Budhianto.

"Pembayaran gaji ke-13 akan dilakukan mulai tanggal 1 Juli," ungkapya , Selasa (21/6/2022).

Dia mengatakan, proses pencairan gaji ke-13 sudah bisa dilakukan mulai 23 Juni oleh satuan kerja kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Di 23 Juni proses rekonsiliasi alias pencocokan data gaji dilakukan, dan tanggal 24 Juni pengajuan surat permintaan (SPM) gaji ke-13 sudah dapat dilakukan.

Diharapkan dengan pengurusan yang lebih cepat, gaji ke-13 bisa mulai cair dan dinikmati abdi negara per tanggal 1 Juli 2022.

"Proses pencairan diatur lebih cepat mulai tanggal 23 Juni sebagai bagian dari pelayanan DJPb dan merupakan strategi agar tidak terjadi bottleneck pencairan dana di tanggal 1 Juli. Dengan demikian diharapkan pada tanggal 1 Juli sebagian besar satker sudah dapat dibayarkan gaji ke-13-nya," papar Tri.

Dengan proses yang ada, cepat atau lambatnya pencairan gaji ke-13 sesuai dengan pengajuan yang dilakukan setiap satuan kerja. Meski demikian, pengajuan di atas 1 Juli pun akan tetap dilayani.

Besaran gaji ke-13 PNS tahun ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji ke-13 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.

Dalam beleid itu disebut, gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBN bagi PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan Lembaga Penyiaran Publik dan pegawai non-pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Penyiaran Publik terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja.

Sementara gaji ke-13 yang anggarannya berasal dari APBD bagi PNS dan PPPK terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Lantas, berapa besar gaji yang akan diterima PNS? Simak halaman selanjutnya...

Berikut daftar gaji pokok PNS sesuai dengan golongan

Tabel Gaji PNS Golongan I:

Ia: Rp 1.560.800 - Rp 2.335.800

Ib: Rp 1.704.500 - Rp 2.472.900

Ic: Rp 1.776.600 - Rp 2.577.500

Id: Rp 1.851.800 - Rp 2.686.500

Tabel Gaji PNS Golongan II:

IIa: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600

IIb: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300

IIc: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000

IId: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Tabel Gaji PNS Golongan III:

IIIa: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400

IIIb: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600

IIIc: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400

IIId: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Tabel Gaji PNS Golongan IV:

IVa: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000

IVb: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500

IVc: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900

IVd: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700

IVe: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

Selain daftar gaji pokok di atas, PNS juga menerima tunjangan yang cukup besar. Berapa besarannya? Simak di halaman selanjutnya...

Berikut adalah besaran tunjangan yang diperoleh selama menjadi PNS:

1. Tunjangan Suami/Istri

Besaran tunjangan suami/istri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977. Disebutkan bahwa PNS yang memiliki istri/suami berhak menerima tunjangan istri/suami sebesar 5% dari gaji pokoknya.

Jika suami dan istri sama-sama berprofesi sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya, dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya.

2. Tunjangan Anak

Sebagaimana tunjangan suami/istri, tunjangan anak PNS juga diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 1977. Besaran tunjangan anak ditetapkan 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan hanya berlaku untuk tiga orang anak. Syarat mendapatkan tunjangan anak yakni anak PNS berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, dan tidak memiliki penghasilan sendiri, serta menjadi tanggungan PNS.

3. Tunjangan Makan

Besaran tunjangan makan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 yang diterbitkan Menteri Keuangan pada tanggal 29 Maret 2018.

Dalam aturan itu dijelaskan golongan I dan II mendapat uang makan Rp 35.000 per hari, Golongan III dapat Rp 37.000 per hari dan Golongan IV dapat Rp 41.000 per hari.

4. Tunjangan Jabatan

Tunjangan ini hanya diterima untuk PNS yang menduduki posisi tertentu dalam jenjang jabatan struktural karir PNS. Artinya, tunjangan ini hanya diberikan bagi PNS di jenjang eselon.

Pemberian tunjangan jabatan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural. Besaran terendah Rp 360.000 per bulan untuk eselon VA, lalu Rp 490.000 untuk IVB, Rp 540.000 untuk IVA, Rp 1.260.000 untuk IIIA, dan tertinggi Rp 5.500.000 untuk eselon IA.

5. Tunjangan Umum

Tunjangan Umum adalah yang diberikan kepada CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.

Tunjangan umum diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil. Besarannya untuk Golongan PNS IV sebesar Rp 190 ribu, Golongan PNS III mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp 185 ribu, Golongan PNS II Rp 180 ribu, dan Golongan PNS I mendapatkan tunjangan umum sebesar Rp 175 ribu.

6. Tunjangan Kinerja

Tunjangan kinerja (tukin) jadi yang paling besar diterima PNS. Besarannya berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah.

Pada tingkat pemerintahan pusat, tukin tertinggi diperoleh oleh PNS Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Itu diatur dalam Perpres Nomor 37 Tahun 2015 di mana tukin tertinggi sebesar Rp 117.375.000 untuk level jabatan struktural Eselon I dengan peringkat jabatan 27 dan tunjangan terendahnya ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk jabatan pelaksana atau peringkat jabatan 4.

(dpw/dpw) detik
»»

Pemprov Minta Guru Swasta Lolos PPPK Tak Dipindah ke Sekolah Negeri Alasannya

 Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi

Lihat Foto
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi(KOMPAS.COM/GHINAN SALMAN)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung penuh kebijakan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru, yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan guru honorer.

Namun, Pemprov Jatim juga mengusulkan agar ada perubahan aturan dalam kebijakan tersebut.

Salah satunya adalah tetap menempatkan guru swasta yang lolos PPPK di sekolah swasta atau sekolah asal.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan, ada hal positif dan negatif dari kebijakan terkait PPPK tersebut.

"Sisi positifnya, kesejahteraan guru lebih meningkat jika lolos PPPK dibandingkan dengan tenaga honorer atau guru swasta," kata Wahid saat dihubungi Kompas.com, Senin (20/6/2022).

Kemudian, kualitas SDM guru tersebut akan lebih mumpuni sebagai tenaga pendidik. Sebab, ketika mereka mengajar di sekolah negeri, akan lebih sering mengikuti diklat untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai seorang guru.

"Untuk peningkatan SDM relatif lebih terjamin karena dia bekerja di sekolah negeri. Maka, bisa mengikuti diklat-diklat yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara bertahap dilakukan," ujar Wahid.

Adapun jika melihat dari aspek negatifnya, guru-guru berkualitas di sekolah swasta secara otomatis akan dipindah ke sekolah negeri jika lolos PPPK.

Dengan demikian, sekolah swasta akan kehilangan guru-guru potensial. Sehingga, peserta didik maupun lulusannya tidak bisa bersaing dengan siswa dari sekolah lain, terutama sekolah negeri.

Jika sekolah swasta kehilangan guru-guru terbaiknya, maka tidak akan mudah bagi pihak sekolah untuk mencari pengganti guru yang sepadan.

"Apalagi kalau itu guru produktif seperti di SMK swasta. Misalnya guru teknik kendaraan atau guru visual, itu kan tidak mudah mencari penggantinya," kata Wahid.

Apabila semua guru swasta yang lolos PPPK harus pindah ke sekolah negeri, maka perbedaan kualitas antara pendidikan di sekolah negeri dan swasta akan semakin terasa.

"Sehingga kebijakan ini akan membawa dampak disparitas kualitas pendidikan antara negeri dan swasta yang semakin besar," ujar Wahid.

Ilustrasi guru mengajar peserta didiknya. Berapa gaji guru yang disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini?DOK. TANOTO FOUNDATION Ilustrasi guru mengajar peserta didiknya. Berapa gaji guru yang disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa ini?
Kemudian, lanjut Wahid, rata-rata banyak guru swasta yang dinyatakan lolos PPPK. Sementara guru tidak tetap (GTT) atau guru honorer banyak yang tidak lolos PPPK.

Dengan banyaknya guru honorer di sekolah negeri yang tidak lolos PPPK, maka tempat mereka akan digantikan oleh guru swasta yang sudah lolos PPPK.

Ketika itu terjadi, guru honorer di sekolah negeri tidak mendapat bagian jam mengajar karena jam mengajarnya sudah diambil oleh guru pendatang dari swasta.

"Jadi PPPK yang sekarang ini adalah dari sisi sekolah swasta juga menimbulkan masalah. Dari sekolah negeri juga menimbulkan masalah," ucap Wahid.

Perubahan kebijakan

Pemprov Jatim, kata Wahid, sudah mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar ada perubahan aturan terkait kebijakan PPPK ini.

"Kebijakan PPPK ini sangat baik. Tetapi, guru yang di swasta harusnya tetap mengajar di swasta. Guru di negeri tetap di sekolah negeri sehingga tidak menggangu kondisi dan kualitas pendidikan di dua sisi ini (negeri dan swasta)," ucap Wahid.

Dengan demikian, lanjut dia, kesejahteraan guru swasta lebih terjamin dan keuangan sekolah swasta juga terbantu karena gaji guru swasta ditanggung pemerintah.

Ia menambahkan, jumlah sekolah jenjang SMA/SMK/SLB di Jawa Timur didominasi oleh sekolah swasta.

Menurut dia, ada sebanyak 78 persen sekolah swasta di Jatim, sedangkan sekolah negeri 22 persen saja.

Pemerintah, kata dia, harus memberikan perhatian kepada sekolah swasta secara proporsional.

"Kalau guru swasta diterima PPPK tetap ditaruh di swasta, kebijakan ini sama dengan istilah PNS yang diperbantukan. Kan dulu banyak guru-guru negeri yang diperbantukan ke swasta. Nah, buat model seperti itu saja karena jumlah sekolah swasta itu jauh lebih banyak dari sekolah negeri," tutur dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, kebijakan PPPK untuk guru, yang bertujuan untuk memperbaiki nasib guru honorer, ternyata menimbulkan masalah baru.

Kebijakan itu mengakibatkan banyak sekolah-sekolah swasta kehilangan guru-guru terbaiknya. Sebab, guru swasta yang diterima PPPK, secara otomatis harus pindah dan mengajar di sekolah negeri.

Di Jawa Timur, salah satu sekolah swasta yang terdampak adalah SMA Islam Yayasan Kiai Holil Satriya (YKHS) di Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Madura.

Ketua Yayasan SMA Islam YKHS Moh. Agil Ghufron mengatakan, ada sekitar delapan guru yang dinyatakan lolos PPPK di sekolah yang ia dirikan. Salah satu di antara delapan guru tersebut merupakan kepala sekolah.

Sebanyak tiga guru telah mendapatkan formasi atau penempatan sekolah, sedangkan lima guru lainnya sedang menunggu formasi.

Menurutnya, guru-guru yang dinyatakan lolos PPPK ini merupakan guru terbaik di SMA Islam YKHS.

Jika harus kehilangan guru terbaiknya, Ia mengaku akan kesulitan untuk mencari penggantinya. Terlebih lagi, sekolahnya bukanlah sekolah ternama seperi yang ada di kota-kota besar.kompas

»»