15 Jenis Pekerjaan untuk Honorer Jika Dipecat

 15 Jenis Pekerjaan untuk Honorer Jika Dipecat

Pedagang kaki lima (PKL) berjualan di depan Istana Negara saat massa honorer K2 menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (31/10).. Foto: Ricardo Sebanyak 11.425 tenaga honorer di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terancam kehilangan pekerjaan pada November 2023 mendatang.

Ya, mereka berpotensi terdampak terbitnya Surat Edaran MenPAN-RB Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei yang menjadi rujukan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melakukan penghapusan tenaga honorer.

SE yang merujuk pada aturan induk, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, itu menyatakan per 28 November 2023 tidak ada lagi pegawai selain yang berstatus PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo meminta para PPK menentukan status kepegawaian tenaga honorer yang ada. Apakah diangkat menjadi CPNS, PPPK, atau outsourcing.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Imran Jauzi meyebutkan saat ini masih ada 11.425 tenaga honorer di Pemprov Sulsel.

"Totalnya ada 11.425 orang tenaga honorer di Pemprov. Mereka ini belum lolos tes CPNS atau PPPK tahap pertama dan kedua," kata Imran Jauzi , Kamis (23/6).

Imran Jauzi mengatakan Pemprov Sulsel memiliki langkah untuk menyelamatkan tenaga honorer yang terkena dampak SE MenPAN RB.

"Ada cara yang kami lakukan, seperti pemetaan jenis kerja. Terbukti ada 15 jenis pekerjaan yang kami dapatkan untuk tenaga honorer," tambahnya.

Dia menjabarkan jenis pekerjaan yang dibuka untuk tenaga honorer, seperti pelayanan masyarakat, petugas pungut pajak, pemeliharaan fasilitas umum, penjaga sekolah.

Kemudian, penjaga air, petugas keamanan kantor, pemeliharaan kebun tenaga administrasi.

Salain itu, ada juga pramu jamuan, penjaga kantor malam, sopir, pramu kebersihan jalan dan masih banyak lainnya.

"Masih ada terakomodir di situ, sehingga honorer ini bisa kerja, tetapi kalau yang usianya masih muda bisa ikut nanti CPNS," ungkap dia.

Sebelumnya, Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Wilayah Sulawesi Selatan terus berjuang agar kebijakan penghapusan tenaga honorer dibatalkan.

"Sesuai dengan instruksi pusat kami akan terus melakukan penolakan penghapusan tenaga honorer," kata Korwil PHK21 Sulsel, Sumarni.

PHK21 Sulsel berharap bisa melakukan audiensi dengan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman untuk menyampaikannya keluhan dan keinginan para tenaga honorer. (mcr29/jpnn)

»»

Bayar Gaji 1682 PPPK Serang DPRD Pandeglang Jual Radis Lebak Jual Aset Kami Apa Saja yang Bisa Dijual

 Ilustrasi ASN.

Lihat Foto
Ilustrasi ASN.(TRIBUN JABAR) DPRD Kabupaten Serang mengaku sedang memutar otak untuk mencari solusi pembayaran gaji 1.682 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru yang 6 bulan belum dibayar.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Sujai A Sayuti mengatakan, pihaknya berusaha memfasilitasi dan memperjuangankan PPPK. Bila Pemda tidak memiliki dana, maka harus dicari solusi bagaimana baiknya.

"Karena untuk tuntutan dari PPPK ini jugakan hanya tiga bulan terakhir. Mudah-mudahan kita bisa memenuhinya dan bisa mencarikan uangnya, dan akan kita bahas di banggar untuk masukan ini," ujar Sujai dikutip dari Tribunnews, Kamis (23/6/2022).

Namun bila tidak menemukan solusi dan memang tidak ada anggaran sama sekali, maka tidak menutup kemungkinan akan mengorbankan anggaran lainnya.

"Pandeglang menjual kendaraan dinas dan Lebak menjual aset dan InsyaAllah Kabupaten Serang saya akan berkonsultasi dulu keterkaitan aset yang ada di kabupaten serang, apa saja yang bisa dijual dengan waktu yang cepat," katanya.

"Kalau memang tidak ada menyisir anggaran yang lain-lain untuk dikumpulkan dan di-recofusing dari anggaran-anggaran yang lain," lanjutnya.

Ia juga berharap, masih ada sisa-sisa anggaran yang dapat dikumpulkan menjadi satu, dan bisa mencukupi untuk PPPK di tiga bulan terakhir ini.

"Ini kita namanya berusaha dan ini kan sudah ada yang melakukan di daerah tetangga menjual aset dari randis."

"Tapikan kalau di Pemkab belum tentu cukup karena memang kendaraan radis di Pemkab jugakan hanya ada beberapa saja," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pihaknya belum mempunyai anggaran untuk menggaji PPPK.

Ia menjelaskan, saat perekrutan PPPK, pihaknya beranggapan gaji mereka ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

Namun, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan bahwa gaji PPPK dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Saat itu kami beranggapan gajinya dari pusat, sehingga kami tidak menganggarkan gaji PPPK di tahun ini,” katanya saat ditemui di SDN Cilengo, Padarincang, kabupaten Serang, Selasa (21/6/2022).

Ia mengatakan, untuk menggaji 1.682 tenaga PPPK, butuh anggaran sebesar Rp 98 miliar dalam satu tahun.

Sementara, kondisi keuangan Pemkab Serang sangat minim dan tidak memungkinkan.

"Jika tidak ada anggarannya apa yang akan diberikan. Dengan anggaran yang harus diberikan kurang lebih sekitar Rp98 miliar dalam satu tahunnya," pungkas dia.kompas

»»

1.682 PPPK Belum Digaji 6 Bulan Pengamat Kebijakan Publik: Pemkab Serang Lemah Birokrasi

 Ilustrasi ASN.

Lihat Foto
Ilustrasi ASN.(TRIBUN JABAR)
Sebanyak 1.682 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Serang belum mendapatkan gaji selama 6 bulan karena Pemkab Serang tidak mempunyai anggaran.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengira gaji PPPK dianggarkan oleh pemerintah pusat.

Akibatnya, nasib PPPK terkatung-katung karena dinilai lemah dalam komunikasi dan birokrasi yang terjadi di Pemkab Serang.

"Ini menunjukkan lemahnya birokrasi. Ini menjadi persoalan yang harus segera dicarikan solusinya melalui kebijakan prioritas Pemda Serang," kata Pengamat Kebijakan Publik Ahmad Sururi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (22/6/2022).

Menurut Sururi, komunikasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak transparan menjadi salah satu penyebab terjadinya miss informasi penganggaran PPPK.

"Bupati mestinya sgera melakukan konsolidasi dan komunikasi dengan dinas terkait mengenai hal ini," ujar dosen Universitas Serang Raya itu.

Sehingga, kata Sururi, Pemkab Serang harus melakukan langkah-langkah konkrit dengan melakukan perubahan kebijakan skema anggaran dengan memprioritaskan penyelesaian gaji PPPK.

Meskipun, lanjut Sururi, pembayaran haji dolakukan secar bertahap agar tidak membebani APBD dan dikhawatirkan terjadi defisit APBD.

"Hal ini untuk merespon dan meminimalkan semakin besarnya gejolak PPPK atau Pemda melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah pusat untuk melakukan negoisasi terkait penambahan anggaran dana alokasi umum (DAU) misalnya," kata dia.

Dia mengharapkan, kedepannya ada keterbukaan komunikasi kebijakan terkait anggaran agar menjadi agenda setting yang harus dikedepankan.

"Sangat tidak beralasan sebenarnya apabila seorang leader setingkat Bupati bisa tidak tahu pengajian PPPK," tandasnya.kompas

»»

Pemkab Serang Membuat Nasib 1682 PPPK Terkatung-katung

 Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Lihat Foto
Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)(KOMPAS/DOK PROKOPIM MATIM)
Nasib 1.682 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Serang, Banten, terkatung-katung gara-gara Pemkab Serang tak kunjung membayar gaji mereka selama enam bulan

Ketua PPPK Kabupaten Serang Juman Sudarso mengatakan, sejak pengangkatan pada Oktober 2021 hingga SK dikeluarkan pada 2 Februari 2022, seribuan PPPK tersebut tak kunjung mendapatkan hak mereka.

"Jika dihitung dari dinyatakan lolos PPPK, maka sudah sembilan bulan. Sedangkan jika dihitung dari SK, sudah hampir enam bulanan kita tidak terima gaji," ujar Juman, di hadapan jajaran anggota Komisi II DPRD Kabupaten Serang serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD),  Selasa (21/6/2022).

Juman memahami, keuangan Pemkab Serang tidak memungkinkan menggaji PPPK. Untuk itu, mereka masih terus menunggu.

Namun, mereka meminta agar Pemkab Serang segera memberika jalan keluar. Salah satunya melakukan perubahan anggaran yang diperuntukan gaji PPPK.

Karena sampai saat ini, PPPK di Kabupaten Serang hanya bergantung pada BOS daerah untuk bertahan hidup.

"Yang selama ini bertahan hanya mengandalkan dari BOS sekolah, yang nominalnya tidak seberapa. Mulai dari Rp 150.000-Rp 500.000 perbulan," kata dia, dikutip dari Tribunnews.

Sedangkan di sekolah swasta, sebagian besar guru sudah diberhentikan per 1 Januari 2022.

Karena itu, Juman dan PPPK lainnya datang ke gedung DPRD berharap agar permintaan mereka dikabulkan yakni segera keluarnya SK, SPMT, SPK, dan gaji.

"Banyak di sekolah swasta yang udah dikeluarin akibat ini. Untuk angka pastinya saya kurang hapal karena memang globalnya kami itu 1.682 PPPK," katanya.

"PGRI dan Dindik itu adalah keluarga kami dan mereka pasti akan memperjuangkan kita terutama komisi dua karena yang memfasilitasi kami itu adalah komisi II. Maka kami sangat berharap permintaan kami ini dapat dikabulkan," katanya.

 Bupati Serang: Kami Kira Dibiayai Pemerintah Pusat

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku belum mempunyai anggaran untuk menggaji 1.682 PPPK Kabupaten Serang, Banten.

Dikatakan Tatu, pihaknya mengira bahwa saat merekrut PPPK, yang akan menggaji adalah Pemerintah Pusat.

Sehingga pada saat pembahasan APBD tahun 2021, Pemkab Serang bersama DPRD Kabupaten Serang tidak menganggarkan gaji PPPK.

Adapun anggaran untuk membayar gaji PPPK mencapai Rp 98 miliar.

"Ternyata (gaji) dibebankan kepada pemerintah daerah. Oleh sabab itu, tahun ini kami tidak menganggarkan untuk gaji PPPK, karena kami pikir pembahasan anggaran bersama dewan tahun kemarin. Kami pikir dibiayai oleh pusat," ujar Tatu kepada wartawan menanggapi nasib PPPK Kabupaten Serang, Selasa (21/6/2022).

Tatu berjanji, dalam waktu dekat SK pengangkatan PPPK akan diserahkan. Namun, Pemkab Serang terlebih dahulu berencana melakukan pertemuan dengan perwakilan PPPK.

"Kita paparkan kondisi keuangan kita. Jadi, harus saling memahami, harus saling mengerti. Jangan sampai SK sudah diberikan, demo lagi minta gaji. Kalau tidak ada anggaran, apa yang diberikan," kata Tatu.

Menurutnya, permasalahan PPPK juga terjadi di semua daerah. Saat Rakernas Apeksi di Bogor, Jawa Barat, hampir semua daerah mengeluhkan hal tersebut.

Sehingga, Tatu meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencarikan solusi yang terbaik.

"Kami Apeksi meminta solusi ke presiden karena ke depan masih ada PPPK yang harus di-hire. Kita tidak bisa membangun, habis untuk biaya pegawai," ujar dia. (Penulis Kontributor Serang, Rasyid Ridho | Editor David Oliver Purba, Reni Susanti)

»»

6 Bulan Gaji 1682 PPPK Serang Tak Dibayar Bupati Tak Ada Anggaran Kami Kira Dibiayai Pemerintah Pusat

 Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah

Lihat Foto
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah(KOMPAS/RASYID RIDHO) Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku belum mempunyai anggaran untuk menggaji 1.682 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Serang, Banten.

Akibatnya, nasib PPPK terkatung-katung. Sudah enam bulan tak digaji bahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan belum diserahkan.

"SK nya kota menahan karena kami berhitung. Kita belum punya anggaran untuk membayar gajinya (PPPK)," kata Tatu kepada wartawan menanggapi nasib PPPK Kabupaten Serang, Selasa (21/6/2022).

Dikatakan Tatu, pihaknya beranggapan bahwa saat merekrut PPPK, yang akan menggaji adalah Pemerintah Pusat.

Sehingga pada saat pembahasan APBD tahun 2021, Pemkab Serang bersama DPRD Kabupaten Serang tidak menganggarkan gaji PPPK.

"Ternyata (gaji) dibebankan kepada pemerintah daerah. Oleh sabab itu, tahun ini kami tidak menganggarkan untuk gaji PPPK, karena kami pikir pembahasan anggaran bersama dewan tahun kemarin. Kami pikir dibiayai oleh pusat," ujar Tatu.

Tati berjanji, dalam waktu dekat SK pengangkatan PPPK akan diserahkan. Namun, Pemkab Serang terlebih dahulu berencana melakukan pertemuan  dengan perwakilan PPPK.

"Kita paparkan kondisi keuangan kita. Jadi, harus saling memahami, harus saling mengerti. Jangan sampai SK sudah diberikan, demo lagi minta gaji. Kalau tidak ada anggaran, apa yang diberikan," kata Tatu.

Butuh Rp 98 miliar

Tatu menyebutkan kebutuhan anggaran untuk gaji PPPK  sebesar Rp 98 miliar.

Menurutnya, permasalahan PPPK juga terjadi di semua daerah. Saat Rakernas Apeksi di Bogor, Jawa Barat, hampir semua daerah mengeluhkan hal tersebut.

Sehingga, Tatu meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mencarikan solusi yang terbaik.

"Kami Apeksi meminta solusi ke presiden karena ke depan masih ada PPPK yang harus di-hire. Kita tidak bisa membangun, habis untuk biaya pegawai," ujar dia.kompas

»»

Kisah 1682 PPPK Serang Belum Digaji 6 Bulan Gantungkan Hidup dari Dana BOS Rp 150000 Per Bulan

 Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Lihat Foto
Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)(KOMPAS/DOK PROKOPIM MATIM)
Nasib 1.682 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Serang terkatung-katung. Sudah enam bulan, mereka belum menerima gaji.

Ketua PPPK Kabupaten Serang Juman Sudarso mengatakan, mulai dari pengangkatan di Oktober 2021, lalupengeluaran SK 2 februari 2022, hingga kini ia belum menerima gaji.

"Jika dihitung dari dinyatakan lolos PPPK maka sudah sembilan bulan sedangkan jika dihitung dari SK sudah hampir enam bulanan kita tidak terima gaji," ujar Juman, Selasa (21/6/2022).

Hal tersebut disampaikan Juman di hadapan jajaran DPRD Kabupaten Serang komisi II, serta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Juman memahami, keuangan Pemkab Serang tidak memungkinkan menggaji PPPK.

"Selama ini kami masih menunggu karena memang anggaran Kabupaten Serang yang sedang defisit," kata Juman Sudarso saat di lokasi.

Meski begitu, pihaknya meminta Pemkab Serang segera menemukan jalan keluar atas masalah ini salah satunya melakukan perubahan anggaran yang diperuntukan gaji PPPK.

Karena sampai saat ini, PPPK di Kabupaten Serang hanya bergantung pada BOS daerah bertahan hidup.

"Yang selama ini bertahan hanya mengandalkan dari BOS sekolah, yang nominalnya tidak seberapa. Mulai dari Rp150.000-500.000 perbulan," kata dia dikutip dari Tribunnews.

Sedangkan di sekolah swasta sebagian besar guru sudah diberhentikan per 1 Januari 2022.

Karena itu, Juman teman-teman PPPK yang lain datang ke gedung DPRD berharap agar permintaannya dikabulkan yakni segera keluarnya SK, SPMT, SPK dan gaji.

"Banyak di sekolah swasta yang udah dikeluarin akibat ini. Untuk angka pastinya saya kurang hapal karena memang globalnya kami itu 1.682 PPPK," katanya.

Juman pun sangat berharap sangat kepada permintaan daerah agar dapat dikabulkan di 2022 ini untuk menerima gajinya.

"PGRI dan Dindik itu adalah keluarga kami dan mereka pasti akan memperjuangkan kita terutama komisi dua karena yang memfasilitasi kami itu adalah komisi II. Maka kami sangat berahap permintaan kami ini dapat dikabulkan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, pihaknya belum mempunyai anggaran untuk menggaji PPPK.

Ia menjelaskan, saat perekrutan PPPK, pihaknya beranggapan gaji mereka ditanggung oleh Pemerintah Pusat.

Namun, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan bahwa gaji PPPK dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Saat itu kami beranggapan gajinya dari pusat, sehingga kami tidak menganggarkan gaji PPPK di tahun ini,” katanya saat ditemui di SDN Cilengo, Padarincang, kabupaten Serang, Selasa (21/6/2022).

Ia mengatakan, untuk menggaji 1.682 tenaga PPPK, butuh anggaran sebesar Rp 98 miliar dalam satu tahun.

Sementara, kondisi keuangan Pemkab Serang sangat minim dan tidak memungkinkan.

"Jika tidak ada anggarannya apa yang akan diberikan. Dengan anggaran yang harus diberikan kurang lebih sekitar Rp98 miliar dalam satu tahunnya," pungkas dia.kompas

»»

Seleksi PPPK Guru 2022 Pelamar Prioritas 1-3 Tak Perlu Tes Lagi

 Enam Peserta Seleksi Guru PPPK di Tulungagung Reaktif Antigen

Pelamar prioritas 1-3 tidak tes lagi di seleksi PPPK Guru 2022, ada metode seleksi lain. Foto: Adhar Muttaqin

KemenPANRB mengumumkan seleksi kompetensi PPPK Guru 2022 bagi pelamar prioritas 1-3 tidak menggunakan ujian CAT-UNBK lagi. Pelamar prioritas 1 diseleksi berdasarkan hasil Seleksi Tahun 2021. Sementara itu, pelamar prioritas 2 dan 3 diseleksi berdasarkan kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang (background check).

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) No. 20/2022 untuk pemenuhan kebutuhan guru, khususnya guru di daerah dan wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).

Pelamar prioritas 1 di seleksi PPPK Guru 2022 adalah THK-II, guru non ASN, lulusan PPG, dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021 tetapi belum mendapat formasi.

s:parallaxindetail-->

Pelamar prioritas 2 di seleksi PPPK Guru 2022 adalah THK-II. Sementara itu, pelamar prioritas 3 adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun.

Pelamar umum juga dapat mendaftar di Seleksi PPPK Guru 2022. Pelamar umum adalah lulusan PPG terdaftar di database kelulusan PPG Kemendikbudristek serta pelamar terdaftar di Dapodik.

Berikut metode seleksi kompetensi di seleksi PPPK Guru 2022:

Ketentuan Seleksi PPPK Guru 2022

  • - Pemenuhan kebutuhan didahulukan untuk pelamar prioritas 1, secara berurutan yakni THK-II, guru non ASN di sekolah negeri, lulusan PPG, lalu guru swasta
  • - Jika formasi kebutuhan belum terpenuhi pelamar prioritas 1, maka akan diisi oleh pelamar prioritas 2
  • - Jika formasi kebutuhan masih belum terpenuhi oleh pelamar prioritas 2, maka akan diisi pelamar prioritas 3
  • - Jika formasi belum terpenuhi oleh pelamar prioritas 3, maka akan dilakukan Seleksi Umum dengan CAT-UNBK
  • - Seleksi Prioritas 1 PPPK Guru 2022 menggunakan hasil seleksi tahun 2021
  • - Seleksi Prioritas 2 dan 3 menggunakan kesesuaian kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang (background check).
  • - Seleksi Umum menggunakan tes CAT-UNBK
  • - Pelamar umum dapat memilih kebutuhan PPPK JF Guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pelamar prioritas
  • - Pelamar umum dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik
  • - Nilai ambang batas bagi pelamar umum berlaku untuk Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, dan wawancara
  • - Ada tambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis 100% bagi pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik Linear
  • - Ada tambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis 10% bagi pelamar penyandang disabilitas

Panitia seleksi PPPK Guru tahun ini juga mencakup panitia seleksi (pansel) instansi daerah, di samping panitia seleksi nasional (Panselnas) dan Pansel PPPK JF Guru Kemendikbudristek. Semoga berhasil di seleksi PPPK Guru 2022

(twu/rah) Trisna Wulandari /detik
»»