Sebut saja ada 202 peserta seleksi kompetensi dasar (SKD) calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terindikasi melakukan kecurangan di Makassar.
Kemudian terdapat 59 peserta tes CPNS di Sulawesi Barat yang didiskualifikasi karena terindikasi melakukan kecurangan.
Adanya temuan ini membuat Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta pemerintah untuk menggelar seleksi ulang CPNS 2021 secara menyeluruh.
“Jadi biar clear kita mendesak agar seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh seleksinya. Terlepas ada atau tidaknya anggaran. Ini konsekuensi," ujarnya dalam keterangan tertulis Kamis (4/11/2021).
Junimart juga mengomentari tindakan diskualifikasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada peserta tes CPNS 2021 yang terbukti melakukan kecurangan.
Menurutnya, bisa saja ada peserta yang melakukan kecurangan namun tetap lolos tes CPNS lantaran tidak ketahuan.
“Bukan diskualifikasi, ini kan ketahuan, bagaimana dengan yang lolos tidak ketahuan. Supaya lebih fair ya tidak ada pilihan, seleksinya yang perlu diulang. Kami khawatir ada peserta curang yang lolos dalam seleksi CPNS 2021,” terang politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Tanggapan BKN
Menanggapi permintaan Junimart tersebut, Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Satya Pratama kecurangan dalam proses seleksi CPNS hanya terjadi di sebagian kecil titik lokasi (tilok) ujian.
Hanya saja, pihaknya tak menjawab saat ditanya apakah proses seleksi CPNS 2021 perlu diulang atau tidak.
"Kecurangan hanya terjadi di sebagian kecil tilok, dan terdeteksi," ujar Satya saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (6/11/2021).
Sebelumnya, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN Suharman juga telah menegaskan bahwa akan melakukan diskualifikasi kepada peserta yang terbukti melakukan tindak kecurangan.
Kecurangan tes CPNS dengan modus remote access
BKN berkolaborasi dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan BSSN melakukan penyelidikan, dan ditemukan adanya indikasi kecurangan dengan modus remote access dalam seleksi CASN di Buol, Sulawesi Tengah.
Dari hasil penyelidikan didapatkan bukti dukung indikasi kecurangan sebagai berikut:
- Pengaduan masyarakat atas dugaan kecurangan
- Hasil audit trail aplikasi CAT BKN terhadap aktivitas peserta seleksi selama pelaksanaan seleksi
- Laporan kegiatan forensik digital pada perangkat yang digunakan
- Laporan penyelidikan internal oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Buol
- Hasil pemeriksaan terhadap petugas pelaksanaan seleksi, baik dari BKN maupun Instansi Pemerintah Kabupaten Buol
- Rekaman kamera pengawas (CCTV).
Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mamuju Jais mengonfirmasi soal adanya dugaan kecurangan CPNS yang dilakukan di Sulawesi Barat.
Akan tetapi, hingga kini, Jais mengaku belum menerima nama-nama peserta yang didiskualifikasi. "Kami masih menunggu dari pusat (nama peserta) karena kemarin yang umumkan dari pusat," jelasnya, Senin (1/11/2021).
Jais mengatakan, dugaan kecurangan peserta tes CPNS ini mencuat setelah tim BKN menemukan adanya pengerjaan tidak wajar.
Dugaan kecurangan itu bertambah kuat usai komputer peserta dikirim ke laboratorium forensik di Makassar. Berdasarkan hasil forensik, dalam komputer itu terdapat aplikasi remote Zoho Meeting (Zoho Assist) yang terinstal beberapa hari sebelum ujian.
(Sumber:Kompas/Dandy Bayu Bramasta | Editor: Rizal Setyo Nugroho)